Empat Penambang Tewas Tertimbun di Solsel, WALHI: Jangan Bungkus Kejahatan Terorganisir dengan Alibi Hajat Hidup Rakyat

KATASUMBAR- Empat penambang dilaporkan tewas tertimbun longsor di lubang tambang emas tanpa izin (PETI) di Solok Selatan. Tragedi berulang ini kembali mendapat sorotan tajam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat.

Peristiwa nahas itu terjadi di Jorong Jujutan, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, pada Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 05.10 WIB.

WALHI Sumatera Barat mengonfirmasi empat warga meninggal dunia dalam kejadian tersebut, yakni Rafli Irfan (25), Defriadi (43), Zulpad Rianto (42), dan Firmandani (25). Selain itu, enam orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, dalam rilisnya, Jumat (9/10/2026), menyampaikan duka mendalam atas kejadian tersebut. Ia menegaskan, kematian empat penambang di Solsel ini bukan peristiwa tunggal.

Bukan Bencana Alam, tapi Bencana Ekologis

Menurut Tommy, kematian para penggarai di Solsel merupakan siklus berulang dari krisis ekologis masif di Sumatera Barat.

WALHI mencatat rentetan tragedi serupa telah menelan puluhan jiwa, mulai dari tragedi Kimbahan 2021 di Abai, Solok Selatan (8 tewas, 8 luka), Talakiak 2020 di Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan (9 tewas), Sungai Abu Solok 2024 (15 tewas, 10 luka), hingga Koto VII Sijunjung 2026 (9 tewas).

“WALHI menolak keras anggapan bahwa peristiwa ini adalah bencana alam murni. Peristiwa ini merupakan anthropogenic disaster yang dipicu oleh pengerukan bentang alam secara destruktif dan pembiaran aktivitas tambang tanpa izin secara berlarut-larut,” ujar Tommy.

Ia menilai ada pembiaran sistematis oleh Pemerintah Daerah Solok Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta otoritas penegak hukum.

Sorotan Tajam WALHI: Ada Pengaburan Fakta Alat Berat

Sorotan paling tajam WALHI tertuju pada narasi yang beredar soal aktivitas tambang tersebut.

WALHI menyoroti ketidaksesuaian pernyataan Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi yang dikutip beberapa media menyebut aktivitas ini sekadar “pendulangan manual”.

Fakta lapangan dan kesaksian masyarakat, kata Tommy, justru mengonfirmasi keberadaan alat berat ekskavator dan mesin dompeng bertekanan tinggi di lokasi.

“Pengaburan penggunaan alat berat berisiko menyederhanakan kejahatan lingkungan terorganisir menjadi sekadar kecelakaan penambang tradisional atau penggarai,” tegasnya.

Menurut WALHI, penggiringan opini bahwa tragedi ini adalah “kecelakaan pendulang tradisional” merupakan bentuk pembiasan fakta secara sistematis untuk menutupi skala kejahatan yang jauh lebih besar, yakni industri tambang tanpa izin berbasis mekanisasi masif yang melibatkan jaringan pemodalan.

Penggarai Jadi Tumbal, Cukong Aman

WALHI juga menyoroti adanya eksploitasi kelas dalam praktik PETI di Solsel.

Para penggarai, sebut Tommy, ditempatkan di garis depan risiko runtuhnya tebing curam berstruktur tanah labil demi pendapatan harian yang tidak seberapa. Sementara aktor pemodal atau cukong dan pemilik alat berat berada di posisi aman mengeruk keuntungan finansial tanpa menanggung risiko keselamatan.

Fakta ini, lanjutnya, menepis alibi pemerintah daerah hingga provinsi yang selalu berdalih dengan narasi “hajat hidup orang banyak” atau “penghidupan masyarakat” saat dihadapkan pada persoalan PETI.

“Dengan mengaitkan peristiwa pada aktivitas ‘rakyat kecil’, pemerintah melarikan diri dari kewajiban utamanya untuk melakukan pengawasan, memidana pemodal besar, dan menghentikan pengrusakan bentang alam,” kata Tommy.

Pengerukan tebing dan pemotongan kaki bukit menggunakan dompeng, lanjutnya, telah menghilangkan daya dukung lingkungan di kawasan hulu DAS Batanghari, memicu erosi, sedimentasi sungai, dan menciptakan zona bahaya longsor berulang.

Tragedi berulang ini, menurut WALHI, seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hingga pemerintah pusat.

“Jatuhnya korban jiwa secara berulang membuktikan kegagalan mendasar negara dalam menghadirkan keadilan ekonomi dan perlindungan ruang hidup. Pemerintah tidak boleh terus bersembunyi di balik retorika pembiaran,” pungkas Tommy.