Konferensi Republik Digelar di Unand, Akademisi hingga Kelompak Masyarakat Sipil Soroti Tata Kelola Negara dan Kepemimpinan

KATASUMBAR- Konferensi Republik dan Kabinet Bayangan Indonesia membuka ruang diskusi publik mengenai kepemimpinan, ekonomi, politik, hingga ketatanegaraan Indonesia.

Kegiatan tersebut digelar di Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Senin (31/8/2026).

Diskusi menghadirkan sejumlah akademisi, aktivis, seniman, mahasiswa, serta tokoh publik. Di antaranya pengajar Unand sekaligus penggagas Kabinet Bayangan Indonesia, Feri Amsari, dan Menteri ESDM Sudirman Said (2014-2016).

Feri Amsari mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ruang publik yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan mengenai penyelenggaraan negara.

“Ya, kita sedang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun ruang-ruang publik yang lebih luas untuk penyelenggara negara,” ungkapnya.

Menurutnya, Konferensi Republik dan Kabinet Bayangan menjadi kombinasi untuk mencari gagasan baru dalam memperbaiki tata kelola negara.

“Kita mencari gagasan-gagasan baru untuk memperbaiki tata kelola negara yang bermasalah. Harapannya, ini menjadi sebuah kekuatan baru kita,” ujarnya.

Ia menyebut, berbagai persoalan dibahas dalam konferensi tersebut, mulai dari kepemimpinan, ekonomi, politik ekonomi, hingga persoalan ketatanegaraan.

Termasuk persoalan kebijakan yang dinilai carut-marut serta kepemimpinan yang dianggap tidak menjalankan tata kelola negara secara konstitusional.

“Kita melihat dari berbagai sudut pandang. Persoalan kebijakan yang carut-marut, persoalan kepemimpinan yang tidak menjalankan tata kelola kenegaraan secara konstitusional dan mengabaikan nilai-nilai yang kita yakini publik, itu akan menghancurkan negara,” katanya.

Feri mengatakan, diskusi di Sumatera Barat juga mengambil inspirasi dari aspek seni dan kebudayaan Minangkabau.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut sangat kaya untuk menjadi masukan dalam membangun tata kelola negara yang lebih baik.

“Aspek kepemimpinan yang bermasalah perlu dibenahi, termasuk sekarang kita berbicara tentang ekonomi,” ujarnya.

Feri menambahkan, Konferensi Republik akan digelar di sejumlah daerah. Panitia nasional akan bekerja sama dengan jejaring di daerah untuk melanjutkan diskusi tersebut.

Hasil dari konferensi nantinya akan dibuka kepada publik sehingga masyarakat dapat melihat dan memahami berbagai gagasan yang dihasilkan.

“Tentu juga kepada berbagai pembuat kebijakan agar mereka bisa memanfaatkan hasil ini untuk memperbaiki negara,” katanya.

Ia menyebut peserta konferensi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, seniman, organisasi nonpemerintah (NGO), mahasiswa hingga kelompok masyarakat sipil lainnya.

Sementara itu, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, Konferensi Republik merupakan kegiatan partisipatif yang melibatkan banyak pihak.

Menurutnya, kegiatan kali ini turut melibatkan Program Studi Tata Negara Unand sebagai salah satu penyelenggara dengan mengangkat tema “Menata Konstitusional Republik yang Sebenarnya”.

Ia menilai tema tersebut relevan dengan kondisi kehidupan bernegara saat ini.

“Konstitusi itu bisa menaikkan derajat, bisa menata, juga bisa menuntun jalan yang sesungguhnya,” kata Sudirman.

Ia menilai terdapat aspek-aspek kehidupan republik yang saat ini cenderung menjauh dari gagasan para pendiri bangsa ketika Indonesia didirikan.

Karena itu, menurutnya, Konferensi Republik menjadi ruang untuk menyegarkan kembali ingatan masyarakat mengenai cita-cita dan prinsip yang dirancang para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan.

“Jadi kita ingin negara, kita ingin kembali menyegarkan ingatan sesuai dengan apa yang dirancang pada waktu merdeka dulu,” ujarnya.

Konferensi Republik sendiri merupakan forum gerakan dan konsolidasi masyarakat sipil yang diinisiasi untuk menata kembali kehidupan demokrasi dan republik konstitusional di Indonesia.

Sementara Kabinet Bayangan Indonesia merupakan inisiatif koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis yang dibentuk pada Juli 2026 sebagai wadah pengawasan atau checks and balances terhadap pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.