KATASUMBAR – Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi ruas Sicincin–Bukittinggi kembali mencuat. Kali ini, penolakan datang dari ninik mamak dan masyarakat Gunuang, Kota Padang Panjang.

Sikap tersebut disampaikan melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial. Dalam video itu, sejumlah ninik mamak terlihat berkumpul bersama kaum dan masyarakat setempat sambil menyatakan penolakan terhadap rencana trase jalan tol yang disebut akan melintasi kawasan mereka.

Dalam video tersebut, para ninik mamak menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan pembangunan jalan tol melewati wilayah Gunuang. Mereka juga mengajak seluruh anak nagari untuk mempertahankan tanah ulayat dan kawasan yang mereka nilai memiliki nilai sejarah, sosial, serta budaya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah maupun pihak yang menangani proyek Jalan Tol Padang–Bukittinggi terkait munculnya penolakan dari masyarakat Gunuang tersebut.

Penolakan dari masyarakat Gunuang menambah daftar daerah yang menyatakan keberatan terhadap rencana trase jalan tol di Sumatera Barat.

Sebelumnya, penolakan serupa telah lebih dulu muncul di sejumlah wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Warga Nagari Kubang Putiah, Kabupaten Agam, menolak trase yang dinilai akan melintasi permukiman, lahan pertanian produktif, serta mengancam keberadaan salah satu jorong.

Penolakan juga berkembang di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat memasang spanduk penolakan dan menyampaikan keberatan karena trase yang direncanakan dinilai akan berdampak terhadap permukiman, lahan pertanian, hingga kawasan adat.

Selain itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat menyebut sedikitnya empat nagari telah menyatakan penolakan terhadap trase jalan tol. Menurut Walhi, keberatan masyarakat umumnya disebabkan karena jalur yang direncanakan melewati permukiman padat, sawah produktif, hingga kawasan pandam pekuburan.

Rencana pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi sendiri masih menjadi pembahasan di berbagai daerah yang dilalui trase. Di tengah harapan percepatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, sejumlah masyarakat meminta pemerintah mengkaji ulang jalur yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi nagari-nagari yang dilintasi.

Pemerintah hingga kini belum mengumumkan perubahan resmi terhadap trase menyusul munculnya berbagai penolakan tersebut.

*
Silahkan bergabung di Grup FB SUMBAR KINI untuk mendapatkan informasi terupdate tentang Sumatera Barat.

****

Dapatkan info berita terbaru via group WhatsApp (read only) KATASUMBAR / SUMBAR KINI (Klik Disini)  😊

*

Suscribe YOUTUBE KATA SUMBAR untuk mendapatkan informasi terbaru dalam bentuk video.