Galian Terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi Berpeluang Dipakai Perluas Teluk Bayur

KATASUMBAR — Material hasil galian pembangunan terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi berpeluang dimanfaatkan untuk mendukung rencana perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat (Sumbar).

Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemprov Sumbar mengusulkan dukungan investasi Danantara untuk pengembangan sejumlah infrastruktur strategis, termasuk Pelabuhan Teluk Bayur.

Dony menilai material hasil galian terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan material dalam rencana perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.

Terowongan pada proyek Tol Sicincin-Bukittinggi tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 5,8 kilometer. Material hasil galian dari pembangunan terowongan itu berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan kawasan pelabuhan.

Pemanfaatan material tersebut dinilai dapat menciptakan keterkaitan antara pembangunan infrastruktur jalan tol dengan pengembangan infrastruktur pelabuhan di Sumbar.

Namun, Dony mengingatkan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur perlu terlebih dahulu diselaraskan dengan dokumen tata ruang Kota Padang.

Menurutnya, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi penting agar rencana pengembangan kawasan pelabuhan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan ruang.

Dorong Teluk Bayur Jadi Penguat Logistik

Gubernur Mahyeldi mengatakan pengembangan Teluk Bayur diperlukan untuk memperkuat konektivitas logistik Sumbar sekaligus mendukung aktivitas industri, khususnya komoditas crude palm oil (CPO).

Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur telah direncanakan secara bertahap. Sejumlah rencana tersebut meliputi pembangunan dermaga baru, reklamasi kawasan, instalasi pipa CPO hingga pembangunan breakwater untuk pengembangan jangka panjang.

Pemprov Sumbar berharap dukungan investasi dapat mempercepat realisasi berbagai rencana tersebut.

“Yang kita dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Selain Teluk Bayur, Mahyeldi juga menawarkan pengembangan kawasan Muara Padang yang diarahkan untuk pariwisata dan rekreasi, kuliner, komersial dan ritel, jasa kreatif, serta properti dan perhotelan.

Rencana pembangunan Maritime Center menjadi salah satu bagian dari pengembangan kawasan tersebut. Saat ini, proses perizinan Maritime Center masih berjalan.

Danantara Respons Sejumlah Proyek Sumbar

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar juga mengusulkan dukungan investasi untuk lima proyek energi dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029.

Proyek tersebut terdiri dari PLTS Terapung Singkarak, PLTS Sijunjung Ground Mounted, PLTS Mentawai untuk dediselisasi yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), PLTS Pessel Bukik Ameh, serta PLTG Sijunjung Blok Sinamar.

Dony mengatakan sejumlah proyek yang ditawarkan Sumbar sejalan dengan prioritas pemerintah pusat dan dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan secara bertahap.

“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony.

Selain proyek energi dan pelabuhan, Pemprov Sumbar juga mendorong percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan investasi strategis tersebut, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN.

“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” katanya.