Debat Pilkada Sumbar, Pengamat: Baru Semacam Pidato

KATASUMBAR – Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Najmuddin M Rasul, mengomentari debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2020. Debat tersebut dihadiri pasangan calon Mulyadi – Ali Mukhni, Nasrul Abit – Indra Catri, Fakhrizal – Genius Umar, Mahyeldi – Audy Joinaldi.

Menurutnya, masyarakat pada dasarnya menginginkan sesuatu yang baru dari calon pemimpin, namun itu tidak tampak dalam debat tadi malam yang digelar di TVRI Sumbar, Senin (23/11/2020).

“Mereka itu baru semacam pidato, padahal masyarakat menginginkan perubahan. Kita berharap mereka punya data, mereka tidak menampilkan sesuatu yang baru kalau jadi gubernur,” katanya saat dihubungi KataSumbar, Selasa (23/11/2020).

Najmuddin menambahkan, mereka (para paslon) tidak mempunyai wawasan bagaimana mengelola Sumbar itu. Padahal, di era informasi dan teknologi harus punya kemampuan networking, ini bagaimana menjual Sumbar, produk apa yang bisa kita jual, tanpa perlu ke Eropa, kita punya networking dimana-mana.

“Sehingga mereka terpaku dalam hal yang lama, masih seperti dulu tidak ada terobosan, mindset mereka itu masih berfikir di zona nyaman. Tidak mau berpikir keluar dari zona nyaman itu, pemimpin Sumbar ke depan itu kita mengharapkan punya kemampuan yang lebih dari itu,” ujarnya.

Najmuddin mencontohkan, dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS – ABK) itu bisa jadi potensi ekonomi, bukan hanya slogan.
Misalnya di bidang pendidikan, bagaimana komunikasi politik orang Minangkabau itu, bisa Ndak Sumbar menjadikan salah satu kampus menjadi pusat studi komunikasi politik Minangkabau

“Ada dua di Minangkabau, Datuak Parpatih dan Katumanggungan, gaya komunikasi politiknya berbeda. Parpatih itu cenderung otoriter dan satu lagi egaliter, itu salah satu contoh budaya yang bisa jadi sumber ekonomi,” katanya.

Najmuddin menyebutkan, kenapa debat tadi malam seperti itu, karena format debat itu telah diatur dalam regulasi.

“Tetapi kita boleh keluar dari itu tanpa meninggalkan regulasi, misalnya masalah ekonomi dibahas oleh calon A pasti akan dibantah oleh calon lain. Penyebabnya format seperti itu dan moderator tidak mampu mengatur debat yang lebih tajam,” pungkasnya.