ASN Sumbar Wajib WFH Tiap Jumat, Mahyeldi: Fleksibel Tapi Tetap Produktif

KATASUMBAR- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menerapkan pola kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 06 Tahun 2026 dan mulai diberlakukan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kebijakan ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASN.

“Ini bukan hanya soal lokasi kerja, tapi bagaimana birokrasi lebih fokus pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Mahyeldi di Padang, Rabu (8/4/2026).

Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Sementara itu, hari kerja lainnya tetap dilakukan dari kantor (WFO).

Meski ada fleksibilitas, Mahyeldi menekankan disiplin dan tanggung jawab tetap menjadi kunci utama.
“WFH bukan berarti santai. Justru kinerja harus berbasis output yang terukur,” tegasnya.

Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Sumbar mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Mulai dari e-office, tanda tangan digital, hingga absensi online menjadi bagian dari sistem kerja baru.

Mahyeldi juga memastikan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap menjaga kualitas layanan agar tetap maksimal dan responsif.

Dalam kebijakan ini, terdapat sejumlah ASN yang tetap wajib WFO, seperti pejabat tinggi, petugas layanan publik, tenaga kesehatan, hingga instansi teknis seperti BPBD dan Satpol PP.

Selain meningkatkan kinerja, skema ini juga diharapkan mampu menekan biaya operasional dan konsumsi energi di lingkungan perkantoran.

“Ini bagian dari efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan,” ujarnya.

Pemprov juga mewajibkan setiap OPD menyusun target kerja ASN yang menjalankan WFH, lengkap dengan sistem pengawasan berbasis digital.

Mahyeldi pun mengajak seluruh ASN menjadikan kebijakan ini sebagai momentum perubahan menuju birokrasi modern dan berdaya saing.