KATASUMBAR – Ahli Epidemiologi Universitas Andalas Defriman Djafri menilai pemerintah harus memperhatikan beberapa hal selama proses vaksinasi ini berjalan di Sumatera Barat.
Diketahui, vaksinasi Covid-19 sudah dimulai sejak Kamis, 14 Januari 2021 dan dijalankan oleh sejumlah pejabat stakeholder Pemprov Sumbar pagi tadi.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, meskipun vaksinasi sudah mulai dilakukan, pihaknya masih perlu meningkatkan sosialisasi pada masyarakat.
“Ulama sudah menyatakan vaksin ini halal, ilmuwan juga menyatakan keamanan vaksin ini. Jadi untuk mendukung intervensi pemerintan demi memutus mata rantai Covid-19, vaksin harus dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Defriman berpendapat, pemerintah perlu melaksanakan strategi vaksinasi ini dengan porsi yang seimbang. Mulai dari tahapan edukasinya hingga vaksinasi.
“Jika porsinya timpang, apa yang kita harapkan (memutus mata rantai Covid-19) akan sulit tercapai,” sebutnya dalam Talkshow Classy News Feet, Kamis 14 Januari 2021.
Menurut dia, kedepan, pemerintah harus meningkatkan Vaccenation Rate (VR) dari vaksin yang diberikan pada masyarakat. Sebab, hal itu berbanding lurus dengan persentase kekebalan kelompok masyarakat terhadap Covid-19.
“Selain itu, pemerintah perlu juga memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan, jangan sampai abai meski telah divaksin. Sebab, vaksin ini membutuhkan waktu hingga bisa membentuk antibodi kekebalan tubuh terhadap virus,” jelas Defriman.
Di sisi lain, tenaga kesehatan, kata dia juga perlu meningkatkan pengawasan pada masyarakat akan efek samping dari vaksin yang diberikan.
“Apapun dampak dan keluhannya perlu dimonitor sehingga bisa didokumentasikan secara jelas pada masyarakat, dan bisa membantah informasi palsu dengan cara yang lebih ilmiah,” pungkasnya.(*)
Komentar post