UMR Cuma Rp2,8 Juta, Tapi Biaya Hidup Warga Padang Capai Rp8,7 juta sebulan

KATASUMBAR – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar merilis hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, dan hasilnya terbilang mengejutkan.

Dari survei itu, diketahui bahwa nilai konsumsi ratarata per rumah tangga di Kota Padang telah mencapai Rp8,577 juta per bulan.

Data ini menjadikan Padang sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Sumbar, demikian diungkap oleh Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto.

Sugeng Arianto mengungkapkan tingginya nilai konsumsi di Padang disebabkan oleh biaya hidup yang tinggi.

Selain itu, kata dia, perubahan pola konsumsi masyarakat akibat kemajuan teknologi juga turut mempengaruhi.

“Kondisi ini mencerminkan dinamika ekonomi dan perubahan gaya hidup yang cepat di kota ini,” katanya.

Nilai ini tentu saja tidak berbanding lurus dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2024 ditetapkan Rp2.811.449,27 per bulan.

Ilhamiwitri, Statistisi Madya BPS Sumbar, menambahkan Padang diikuti oleh Kota Bukittinggi dengan nilai konsumsi Rp7,68 juta.

Kemudian Pasaman Barat senilai Rp5,24 juta, dan Dharmasraya dengan nilai konsumsi terendah Rp4,839 juta.

Survei Biaya Hidup 2022 adalah studi yang dilakukan untuk mengukur pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan.

Survei ini guna menyusun pola konsumsi masyarakat sebagai dasar perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

IHK sendiri merupakan data strategis yang digunakan untuk menentukan kebijakan pemerintah.

Ilhamiwitri menjelaskan survei ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas data.

Mengingat saat ini IHK masih dihitung berdasarkan SBH 2018, yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

“Perkembangan teknologi, perubahan pendapatan masyarakat, serta perubahan selera dan perilaku masyarakat dapat mengubah pola konsumsi.”

“Oleh karena itu, SBH 2022 menjadi penting untuk memperbarui dasar perhitungan IHK,” katanya.

SBH 2022 di Sumbar melibatkan sampel 6.000 rumah tangga di empat kota dan kabupaten, yakni Padang, Bukittinggi, Pasaman Barat, dan Dharmasraya.

Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat terkait perubahan pola konsumsi masyarakat.

Sehingga kebijakan pemerintah dapat diambil berdasarkan data yang lebih relevan dengan kondisi terkini.(*)