Sumbar Dapat Jatah Bantuan Beras untuk 600 Ribu Penerima, Ini Rinciannya

KATASUMBAR- Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras untuk lebih dari 600 ribu penerima manfaat di Sumatera Barat (Sumbar) pada periode Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran ini menjadi bagian dari empat kebijakan pangan nasional untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan hal itu saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Kantor Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa (3/11/2026).

“Di Sumatera Barat akan dapat 600 ribu lebih penerima,” ungkap Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, pemerintah menyiapkan bantuan beras bagi 33,2 juta keluarga secara nasional yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh 30 kilogram beras yang disalurkan sekaligus.

Skema tersebut berbeda dari penyaluran sebelumnya yang diberikan sebanyak 10 kilogram setiap bulan. Pemerintah berharap bantuan itu dapat meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah potensi kenaikan harga pangan.

Selain bantuan beras, pemerintah menyiapkan tiga kebijakan lain, yakni penyediaan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), alokasi 380 ribu ton beras untuk industri tepung, serta 150 ribu ton jagung bagi peternak ayam skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dari harga pasar yang disebut mencapai Rp15.000 per kilogram. Dengan demikian, terdapat selisih harga Rp2.500 per kilogram yang ditanggung melalui intervensi pemerintah.

Sementara itu, beras untuk industri tepung disiapkan dengan harga khusus sekitar Rp11.000 per kilogram. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha, termasuk pengusaha makanan dan kue, menjaga biaya produksi.

Adapun pasokan jagung diperuntukkan bagi peternak ayam pedaging dan petelur dari kelompok UMKM guna membantu menekan biaya pakan.

Zulkifli mengatakan, empat kebijakan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat dan pelaku usaha terkait harga serta ketersediaan bahan pangan.

“Kebijakan pemerintah merespons cepat keluhan masyarakat. Ada harga beras naik, ada yang sulit, tidak bisa beli beras, dan seterusnya. Kita sebut ini gerak cepat, bantu rakyat,” pungkasnya.