Rekam Jejak Irman Gusman, Eks Napi Korupsi yang Melenggang Lagi ke Senayan

KATASUMBAR – Senator Sumbar, Irman Gusman dipastikan kembali melaju ke Senayan setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI di Sumbar.

Proses tersebut dilakukan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait Surat Dinas KPU RI Nomor 1096 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung.

Dalam surat tersebut, langkah Irman Gusman dalam Pemilu 14 Februari 2024 lalu sempat terhenti.

Irman Gusman dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai Putusan MA Nomor 28 Tahun 2023 pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap DPD.

Namun setelah dilakukan gugatan, proses pemungutan suara harus diulang, dan Irman Gusman mendapatkan kesempatan untuk maju.

Dari proses PSU tersebut, Irman Gusman menempati posisi keempat dengan perolehan 176.987 suara, dan berhak maju ke Senayan.

Cerint Iralloza Tasya berhasil menempati peringkat teratas dengan meraih sebanyak 283.020 suara.

Urutan kedua ditempati Muslim Yatim yang meraup 199.919 suara, diikuti calon nomor urut 8 Jelita Donal dengan 187.765 suara di posisi ketiga

Irman Gusman sendiri diketahui memiliki gelar adat Datuak Rajo Nan Labiah yang berkarir sebagai politikus dan pengusaha kayu.

Dalam perjalanannya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari 2009 hingga diberhentikan pada 2016.

Hal itu ia dapatkan setelah tertangkap operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Irman Gusman memulai karier politiknya sejak tahun 1999 dengan menjadi anggota MPR RI mewakili Sumatra Barat.

Pada Pemilu 2004, Irman yang dikenal sebagai penggagas lahirnya DPR RI, terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Sumbar.

Saat itu ia menjadi Wakil Ketua DPD RI bersama Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua DPD RI periode pertama.

Kasus Korupsi

Pada 5 Oktober 2016, Irman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD RI.

Hal itu menyusul penangkapannya dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 September 2016 atas dugaan korupsi terkait pengurusan kuota gula impor.

Irman menjadi anggota DPD pertama yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Februari 2017, majelis hakim memvonis Irman dengan hukuman 4,5 tahun penjara.

Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Irman telah mencederai amanat sebagai Ketua DPD RI dan tidak berterus terang dalam persidangan.

Pada 24 September 2019, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Irman.

MA mengurangi hukuman Irman menjadi 3 tahun penjara. Juru bicara KPK Febri Diansyah saat itu mengatakan pengurangan masa hukuman tersebut bukan berarti Irman tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Namun MA menyatakan Irman tetap terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun pihak lain yang terlibat dalam perkara itu adalah Xaveriandy Sutanto dan Memi, pemilik CV Semesta Berjaya.(*)