Polda Sumbar Sinyalir Dalang Demo PSN Air Bangis Habiskan Ratusan Juta untuk Gerakkan Warga

KATASUMBAR – Polda Sumbar sudah mengantongi sejumlah pihak yang mendalangi aksi demo ribuan warga Air Bangis di depan Kantor Gubernur beberapa waktu lalu.

Demo ini dilakukan oleh masyarakat Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sei Beremas, Pasaman Barat.

Adapun aksi tersebut mereka lakukan untuk menolak rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah tersebut.

Dari hasil investigasi kepolisian, setidaknya ada 8 orang yang menjadi dalang aksi yang terjadi selama berhari-hari itu.

Keterlibatan 8 orang dalang ini diungkapkan oleh Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono. Ia menyebut mereka semua adalah pemilik lahan.

“Ada yang memiliki lahan tujuh puluh hektar, dua puluh hektar, lima belas hektar dan sepuluh hektar dan yang paling kecil itu tujuh hektar,” katanya pada wartawan, Jumat (11/8).

Suharyono menyebutkan, sedikitnya para dalang ini menggelontorkan uang tiga ratus juta Rupiah digelontorkan untuk gerakan seperti itu.

“Darimana kalau bukan dari donatur, donaturnya siapa? ya pemilik lahan tujuh puluh hektar itu, dia sekali panen saja bisa dua miliar rupiah hingga tiga miliar rupiah.”

“Kalau hanya dua puluh lima juta rupiah hingga seratus juta rupiah itu kecil,” pungkasnya.

Ia juga menyebut, pihaknya sudah meluruskan persoalan itu pada semua kementerian dan lembaga, dan akhirnya mereka mengapresiasi.

Sebelumnya diketahui, aksi warga Air Bangis di Kota Padang sempat menyita perhatian masyarakat.

Pasalnya, aksi itu dilakukan selama berhari-hari dan menimbulkan kemacetan di ruas jalan utama, akibat peralihan lalulintas dari Jalan Sudirman, Kota Padang.

Selain itu, penggunaan Masjid Raya Sumbar sebagai tempat menginap para massa aksi yang dinilai kurang tepat.

Ditambah lagi adanya kericuhan saat para massa dibubarkan, dan dipulangkan menggunakan bus yang disediakan oleh Pemkab Pasaman Barat.

Kerusuhan ini menimbulkan persoalan lain, dimana sejumlah Jurnalis dan anggota LBH Padang yang mengadvokasi warga mendapat tindakan tidak menyenangkan dari Kepolisian.(*)