Pemulihan Bencana Sumbar Butuh Anggaran Rp1,6 Triliun, Pembangunan Lain Bisa Terkendala

KATASUMBAR – Pemerintah Provinsi Sumbar membutuhkan dana besar untuk pemulihan pasca bencana Galodo dan bencana lainnya sejak akhir tahun lalu.

Dana besar ditaksi mencapai Rp1,6 triliun, yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi.

“Kita sudah hitung, untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana pada beberapa daerah di Sumbar sejak Desember 2023 butuh anggaran Rp1,6 triliun,” katanya.

Ia menjelaskan, proses perbaikan itu tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Sebagiannya ada dari pemerintah pusat.

Namun dari total itu, Medi memaparkan, yang paling besar tanggungannya adalah Pemerintah Kota dan Kabupaten.

“Yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar sekitar Rp400 miliar. Jumlah itu cukup besar,” katanya.

Jumlah anggaran sebesar Rp400 miliar itu akan menyerap sekitar 40 persen anggaran pembangunan yang dimiliki Pemprov Sumbar, sebut Medi.

Maka proses perbaikan infrastrktur yang rusak ini pun menjadi fokus Pemprov Sumbar ke depan.

Sebab menurut dia, hal itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, perekonomian daerah bahkan bisa mempengaruhi inflasi.

“Oleh karena itu, pembangunan lain di Sumbar mungkin bisa terjadi pelambatan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa yang paling susah itu adalah kabupaten/kota, karena kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangannya mencapai Rp800 miliar. Sementara APBD kabupaten dan kota sangat terbatas.

“Ini juga perlu dipikirkan solusinya secara serius karena kalau mengandalkan APBD kabupaten/kota perbaikan infrastruktur yang rusak bisa sangat lama,” katanya.

Sementara itu, perbaikan infrastruktur untuk kewenangan pemerintah pusat sekitar Rp400 miliar.(*)