Kericuhan Aksi Tolak UU Ciptaker di Padang Didalangi Massa Bayaran

KATASUMBAR – Kepolisian Resor Kota Padang menemukan fakta baru seputar kericuhan saat aksi penolakan UU Cipta Kerja di sekitaran DPRD Sumbar, Kamis 8 Oktober 2020 kemarin.

Aksi yang berlangsung sejak Rabu, 7 Oktober 2020 lalu itu mendadak panas pada keesokan harinya. Massa yang terkonsentrasi di jembatan Basko Grand Mall melempari petugas dengan berbagai macam material seperti batu dan kayu.

Sedangkan aksi kelompok mahasiswa yang berlangsung di depan kantor DPRD Sumbar berjalan tertib kendati di dalam penjagaan ketat aparat.

Massa yang terlibat bentrokan dengan polisi itu tampak berasal dari berbagai kelompok umur dan bahkan ada yang berpakaian sekolah.

Selama bentrokan berlangsung, aparat kepolisian berhasil menangkap 84 orang yang diduga provokator aksi tersebut. Kapolresta Padang, AKBP Imran Amir mengatakan, mereka adalah massa bayaran.

Ia mengungkapkan, massa yang menyerang polisi tersebut mengaku dibayar Rp50 ribu per orang dan diberi makan.

“Aksi mereka ini terkoordinir dengan baik dan kita akan kejar aktor intelektualnya,” katanya Jumat, 9 Oktober 2020. Kelompok massa itu tidak hanya berasal dari Padang.

Dari hasil pemeriksaan, Imran mengaku bahwa rata-rata kelompok massa yang ditangkap itu berasal dari Pariaman, Dharmasraya dan daerah lainnya.

“Ada yang pelajar dan ada pula yang pengangguran. Sebagian sudah kami pulangkan usai berkoordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua mereka,” sebut Imran.

Terkait proses hukum, saat ini sebutnya, Polisi tengah memburu pelaku utama yang menjadi dalang intelektual penyerangan tersebut.

“Untuk yang terkait dengan tindak pidana maka kita akan proses sesuai aturan,” pungkas Imran sambil menjelaskan bahwa pihaknya juga masih menangkap sejumlah remaja yang berada di sekitaran lokasi aksi kemarin, lengkap dengan senjata tajam.

“Puncaknya pada hari ini dan kita lakukan patroli penyisiran dan ditemukan remaja yang berada di sekitar lokasi aksi,” kata dia.

Diantara para remaja tersebut, ada yang membawa kelewang dan bertujuan untuk menganiaya masyarakat dan petugas kepolisian yang mengawal aksi.(*)