Kejaksaan Geledah Kantor DLH Dharmasraya Terkait Dugaan SPJ Fiktif BBM

KATASUMBAR — Tim penyidik Kejaksaan Negeri Dharmasraya melakukan penggeledahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Senin (27/7/26). Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani.

Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kajari Dharmasraya, Indra Gunawan, didampingi Kasi Intel dan Kasi Pidus. Terlihat sejumlah penyidik memasuki kantor DLH sekira pukul 11. 47 WIB, dan melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan. Selama proses penggeledahan, aktivitas pelayanan di kantor tetap berjalan dengan pengawasan petugas.

“Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi SPJ Fiktif belanja BBM mobil operasional DLH 2024,” kata kajari Indra Gubawan, yang didampingi Kasi Pidus dan Kasi Intel.

Ia mengatakan, penanganan kasus tersebut berawal dari temuan BPK dengan adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan belanja BBM.

“Pada penanganan ini, ada indikasi kerugian negara kurang lebih Rp408 juta,” jelas Kajari dalam keterangannya kepada awak media.

Ia mengatakan, dalam proses penggeladahan tersebut, pihaknya juga menemukan pola SPJ fiktif yang sama pada tahun 2023. Yakni, menggunakan bukti pada SPBU yang tidak lagi beroperasi.

“Selama ini kendaraan operasional jalan, cuma ada dugaan pelanggaran SPJ fiktif dalam melakukan pencairan keuangan negara,” tegasnya.

Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Barang bukti tersebut akan dipelajari lebih lanjut untuk melengkapi proses penyidikan.
Ia menyampaikan, penggeledahan dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan bertujuan untuk mencari alat bukti.

“Hari ini kami melakukan penggeledahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk kepentingan penyidikan. Beberapa dokumen dan barang bukti elektronik telah kami amankan dan selanjutnya akan kami teliti,” ujarnya.

Indra Gunawan menyebutkan, penggeledahan dilakukan di ruang Kadis, Sekretaris, Bendahara, arsip, gudang arsip, ruang UPTD Persampahan, UPTD Labor.

“Dalam kasus ini, kita juga sudah periksa 32 orang saksi, yang dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangka, setelah ekspos di Kejati Sumbar,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri tersebut.

“Kita tentu menghormati apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan,” kata Plt DLH Novandri Rismi.(ina)