Heboh Rencana Pemekaran Sumatera Tengah dari Dharmasraya: Didukung LKAAM, Ditolak Riau

KATASUMBAR – Isu rencana pemekaran Sumatera Tengah yang menyatukan sebagian wilayah Sumbar, Riau, dan Jambi masih jadi pembicaraan.

Isu ini muncul dari adanya surat yang berjudul Inisiator Provinsi Sumatera Tengah dari tokoh masyarakat Dharmasraya.

Dalam surat yang bernomor 01/XII/IPST-2022 itu, rencana pemekaran disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.

Dalam surat yang ditandatangani oleh H. Zulfikar Atut Dt. Penghulu Besar itu diketahui alasan pemekaran adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga berkaitan dengan peningkatan pelayanan, percepatan ekonomi daerah, pengelolaan daerah dan peningkatan keamanan masyarakat.

“Kami ajukan untuk mewujukan daya saing masyarakat di 7 Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Sumbar, Riau dan Jambi,” demikian isi surat.

Terkait dengan rencana tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar pun buka suara.

Dikutip dari Detik, ia menolak dengan tegas rencana yang akan membawa Kabupaten Kuansing tersebut keluar dari Riau.

Ia mengatakan pemekaran seperti dalam dokumen yang beredar itu tidak dapat dilakukan karena bukan dalam satu provinsi.

“Kalau namanya pemekaran ini kan mesti satu daerah provinsi. Nggak mungkin kita dicaplok daerah lain, tidak mungkin,” katanya, Jumat (16/12).

Soal pemekaran, menurut dia, harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan masing-masing daerah.

“Jelaslah kita tidak mendukung. Kita bicarakan sama-sama dulu, mana bisa begitu.”

“Kita saja mana bisa masuk daerah lain. Marahlah daerah lain, tak boleh lah,” sambungnya.

Didukung LKAAM Sumbar

Berbeda dengan Pemprov Riau, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Sumbar) Fauzi Bahar justru mendukung.

Ia menilai, pemekaran ini bisa berdampak positif lantaran bisa melakukan percepatan pembangunan.

“Banyak dampak baiknya, kenapa tidak?,” katanya.

Menurut mantan Wali Kota Padang ini, pemekaran juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut.

“Karena bakal ada pembangunan kantor dan gedung-gedung baru. Otomatis banya pula pekerja yang terserap,” papar dia.

Di sisi lain, ia juga memandang pemekaran ini hanya sebatas persoalan administratif.

“Sedangkan masyarakatnya tentu masih orang Minangkabau yang menjunjung adat istiadat,” pungkas Fauzi Bahar.(*)