KATASUMBAR – Penjualan Pulau Panangalat, Mentawai kembali muncul di laman penjualan asing, Internasional Surf Properties.
Laman tersebut memampang detail informasi tentang pulau yang dekat dengan 7 spot ombak selancar.
Adapun harga yang tertera pada bagian banderol harga, pulau tersebut dijual dengan harga 1.005.000 US Dolar.
Jika dikonversikan ke mata uang Indonesia, kisaran pulau dengan luas lahan 1,74 hektare itu mencapai Rp15 miliar.
Penjualan pulau ini sebelumnya juga sempat heboh dua tahun lalu. Tepatnya pada 9 Februari 2021.
Bedanya, informasi penjualan pulau ini terpampang di laman Private Island, dimana penjualnya diketahui adalah PT Laut Menari.
PT Laut Menari sendiri diketahui dipimpin oleh seorang WNA asal Australia, Martin Kalajzich dan CEO bernama Nyoman Nitri dari Bali.
Terkait dengan penjualan, Pulau Panangalat ini diketahui merupakan kawasan dengan fungsi hutan produksi.
Sehingga dengan status tersebut, lahan ataupun Pulau Panangalat sendiri tak bisa diperjualbelikan.
Hal demikian diungkap oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mentawai Dinas Kehutanan Sumbar, Tasliatul Fuadi.
Dikutip dari Mentawai Kita, lahan di atas pulau dengan status kawasan hutan produksi ini tak boleh diterbitkan sertifikat.
“Pulau Pananggalat Sabeu merupakan kawasan hutan produksi yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.”
“Dalam prinsip Kehutanan pada kawasan hutan tidak boleh diterbitkan sertifikat dalam bentuk apapun,” katanya.
Ia menjelaskan, status itu tetap berlaku meskipun kawasan hutan di Mentawai belum pengukuhan, baru penunjukan karena belum ditata batas.
Praktek penjualan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri No.13 Tahun 2016.
Peraturan tersebut membahas tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pasal 9 peraturan itu menyatakan pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah dengan syarat penguasaan atas tanah maksimal 70 persen dari luas pulau atau sesuai arahan RTRW atau rencana zonasi pulau kecil.
Sementara 30 persen sisanya dikuasai negara untuk kawasan lindung, area publik dan kepentingan masyarakat.
Hanya Bisa Dipakai
Senada dengan KPHP Mentawai, Legal Officer YCMM dan Direktur Citra Mandiri Law Firm, Surya Purnama mengatakan pulau kecil hanya boleh diberikan pemanfaatan ruang oleh pemerintah.
Hal itu pun bisa dilaksanakan lewat izin lokasi dan izin pemanfaatan, dan tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
“Soal pembelian dari masyarakat adat ke warga Amerika, ini jelas tidak diperbolehkan.”
“Merujuk ke UUPA orang asing/WNA hanya diizinkan untuk hak pakai dan hak sewa. tidak boleh jual beli.”
“Kalau ada yang memperjualbelikan pulau ini apalagi dengan situs internet ini jelas perbutan ilegal,” pungkasnya dalam pemberitaan 10 Februari 2021 lalu itu.(*)
*
Silahkan bergabung di Grup FB SUMBAR KINI untuk mendapatkan informasi terupdate tentang Sumatera Barat.
****
Dapatkan info berita terbaru via group WhatsApp (read only) KATASUMBAR / SUMBAR KINI (Klik Disini) 😊
*
Suscribe YOUTUBE KATA SUMBAR untuk mendapatkan informasi terbaru dalam bentuk video.

