Angka Pengangguran di Sumbar Didominasi Lulusan SMA, Lulusan SD Terendah

KATASUMBAR – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat, jumlah pengangguran di Sumbar yang tercatat pada Februari 2022 hingga 2023 mencapai 176.968 orang.

Dari data itu diketahui, 101.349 orang di antaranya merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Sedangkan sisanya adalah penduduk dengan jenis kelamin perempuan, yang tercatat dalam daftar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

BPS dalam laporannya menjelaskan, TPT secara keseluruhan sebesar 5,90 persen.

Yang berarti dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 5 hingga 6 orang pengangguran.

Angka tersebut menurun 0,27 persen poin dibandingkan TPT Februari Tahun 2022 yang sebesar 6,17 persen.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yaitu sebesar 6,04 persen berbanding TPT laki-laki sebesar 5,80 persen.

Kemudian data juga menunjukkan lebih dari seperempat pengangguran adalah yang mempunyai ijazah SMP/Sederajat ke bawah yaitu 38,22 persen (67.638 orang) dari seluruh pengangguran.

Sedangkan pengangguran yang berpendidikan SMA ke atas mencapai 61,78 persen (109.330 orang).

Dengan demikian dapat dikatakan sebagian besar pengangguran di Sumatera Barat merupakan pengangguran terdidik.

Perbandingan jumlah pengangguran berpendidikan SMA/Sederajat ke atas terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok tersebut dinamakan Tingkat Pengangguran Terdidik (TPTd).

Dari penghitungan diperoleh TPTd Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,06 persen.

Yang berarti dari 100 orang angkatan kerja yang berpendidikan SMA/Sederajat ke atas secara rata-rata terdapat 7 hingga 8 orang yang menganggur.

Dihubungkan dengan tingkat pendidikan, diketahui bahwa TPT terendah terdapat pada penduduk yang tidak memiliki ijazah SD yaitu sebesar 3,20 persen.

Sedangkan TPT tertinggi pada penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah (SM) Kejuruan yang mencapai 11,02 persen.

Hal ini menunjukkan masih banyak lulusan SM Kejuruan ke atas yang belum terserap di dunia kerja.

Menurut BPS, fenomena ini membutuhkan kebijakan dari pemerintah, lulusan SMK merupakann tenaga kerja yang selama pendidikannya dibekali dengan skill atau kemampuan untuk bekerja.(*)