114 Warga Lapas Payakumbuh Belum Masuk DPS Pilkada 2020

KATASUMBAR – Kepala Lapas Kelas II B Payakumbuh Muhamad Kameily mengatakan sebanyak 114 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Payakumbuh belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada 2020.

Ia menyebut total warga binaan di lapas tersebut berjumlah 270 orang dan yang sudah masuk DPS itu baru 156 orang.

Terkait warga binaan lapas lain yang belum masuk DPS yang sudah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, pihak lapas terus menjalin komunikasi dengan pihak penyelenggara.

“Sebanyak 114 warga binaan yang belum masuk dalam DPS itu dikarenakan berbagai asalan, seperti belum memiliki KTP, ada yang KTP-nya hilang, ini juga terus kami koordinasikan,” katanya, Selasa 22 September 2020.

Sementara untuk 156 warga binaan yang sudah masuk DPS, 70 orang adalah warga Kota Payakumbuh, 73 orang warga Kabupaten Lima Puluh Kota, dan 13 lainnya berasal dari daerah lain.

Dia menerangkan, untuk warga binaan Lapas Kelas II B Payakumbuh sendiri hanya akan bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

“Sesuai dengan letak dari lapas yang berada di Kota Payakumbuh, jadi hanya melakukan pemilihan Gubernur. Kami terdaftar sebagai TPS X di kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara,” kata dia.

Kameily menyebut, beberapa waktu lalu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berencana akan mendatangi Lapas untuk melakukan pendataan namun karena pandemi COVID-19 hal ini belum jadi dilakukan.

“Kami ingin seluruh warga binaan di lapas ini dapat menggunakan salah satu haknya sebagai warga negara,” ujarnya

Ia menyebutkan 156 warga binaan yang telah masuk DPS ini juga akan masih terus bergerak karena ada beberapa warga binaan yang masa hukumannya akan habis sebelum pemilihan 9 Desember.

“Jadi yang keluar atau masa hukumannya habis akan langsung kami laporkan. Pokonya kami terus berkoordinasi ada yang berubah atau bertambah akan terus kami laporkan ke KPU,” ujarnya.

[Taufik Hidayat]