Wakil Wali Kota Padang Sempat Dicecar PKL Soal Klaim Pedagang Setuju Relokasi di Pantai Padang

KATASUMBAR – Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar sempat dicecar oleh perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Padang.

Hal ini berlangsung ketika Ekos dengan pedagang serta sejumlah pengamat hadir di sebuah program televisi swasta di Kota Padang, Kamis (21/9) kemarin.

Dalam tayangan tersebut, Ekos mengklaim, rencana relokasi PKL yang dilarang berjualan di kawasan pantai disetujui oleh para pedagang.

Ia mengatakan, persetujuan ini diperoleh setelah dirinya berdiskusi dengan pedagang, dan mendapatkan data jumlah PKL.

“Artinya pedagang setuju dengan relokasi itu. Kita terbuka saja, kami punya datanya jumlah PKL,” katanya dalam tayangan tersebut.

Mendengar pernyataan demikian, pedagang yang diwakilkan oleh Desi, yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Pantai Padang pun protes.

Ia menantang Ekos untuk membuka informasi pedagang yang menyetujui rencana itu.

Sebab menurut dia, fakta yang ada di lapangan malah sebaliknya. Pedagang menolak rencana relokasi.

“Kalau memang mau terbuka, ayo. Bapak sampaikan disini siapa pedagang yang setuju itu?.”

“Soal data, itu memang kami berikan karena diminta. Awalnya ada 80 an, ternyata lebih dari 100 orang.”

“Pedagang memberikan data, bukan berarti setuju (rencana relokasi),” papar Desi.

Mendapat tanggapan seperti itu, Ekos pun tidak memberikan jawaban yang konkrit. Ia hanya menegaskan, bahwa relokasi tersebut bukan untuk mematikan pedagang.

“Ini bukan membuka informasi atau tidak. Tapi disini kami tidak ingin mematikan pedagang. Tidak mungkin pemerintah membunuh pedagang,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, rencana relokasi ini dipilih oleh Pemko Padang, agar pedagang yang mengisi kawasan pantai bisa berdagang.

Relokasi ini dipilih karena kawasan pantai merupakan kawasan yang dilarang berdagang.

Hanya saja, rencana ini kemudian ditolak oleh pedagang, karena lokasi yang dipilih pemerintah kurang layak.(*)