Tuntut Transparansi Tak Dijawab, Pemuda Desa Indonesia Siapkan Aksi Jilid II di SDABK Sumbar

KATASUMBAR- Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat memastikan akan menggelar aksi jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar untuk mengawal transparansi pengelolaan dana pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.

Kepastian itu disampaikan menyusul aksi penyampaian pendapat di depan Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (30/9/2026), yang dinilai belum membuahkan keterbukaan sebagaimana dituntut massa.

Aksi bertema “Pemuda Desa Kawal Dana Bencana” tersebut menyoroti anggaran pemulihan pascabencana yang disebut mencapai sekitar Rp534 miliar, termasuk sekitar Rp195,10 miliar pada sektor sumber daya air.

Massa menuntut transparansi pengelolaan anggaran, audit terhadap anggaran sektor sumber daya air, serta pemeriksaan atas dugaan pengaturan paket pekerjaan, dugaan mark-up, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga potensi konflik kepentingan.

Koordinator Lapangan, Arif Al-Hafiz, mengatakan tuntutan utama massa adalah keterbukaan informasi. Namun, menurutnya, tuntutan itu belum mendapatkan jawaban yang diharapkan.

“Kami datang dengan itikad baik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Salah satu tuntutan utama kami adalah transparansi. Namun, dari aksi hari ini, kami menilai tuntutan tersebut belum mendapatkan jawaban dan keterbukaan yang kami harapkan. Karena itu, bagi kami persoalan ini belum selesai,” ujar Arif.

Ia menegaskan pengawalan ini bukan sekadar kritik, melainkan untuk memastikan setiap rupiah dana bencana dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dana bencana jelas peruntukannya, jelas pekerjaannya, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kalau hari ini transparansi belum kami dapatkan, maka kami akan terus mengawal,” lanjutnya.

Ketua Umum Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat menyatakan tidak akan berhenti pada aksi pertama. Tidak terpenuhinya tuntutan transparansi menjadi alasan untuk melanjutkan pengawalan hingga tuntas.

“Dengan tidak adanya transparansi yang kami harapkan hari ini, kami menyatakan sikap bahwa persoalan ini akan kami kawal sampai tuntas. Kami tidak ingin persoalan dana bencana berhenti hanya pada aksi hari ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, konsolidasi tengah disiapkan untuk aksi lanjutan.

“Kami akan melakukan konsolidasi dan mempersiapkan aksi jilid II dengan massa yang lebih banyak. Kami ingin memastikan pemerintah dan pihak-pihak terkait memberikan keterbukaan kepada masyarakat. Selama tuntutan transparansi belum terpenuhi, kami akan terus mengawal,” katanya.

Pemuda Desa Indonesia menegaskan pengawalan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong setiap dugaan penyimpangan diperiksa secara objektif melalui mekanisme yang berwenang.

Selain di tingkat daerah, persoalan ini juga akan dibawa ke Simposium Pemuda Desa Nasional 2026 di Kota Padang dan dihimpun untuk disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI.