KATASUMBAR – Kasus dugaan peredaran narkoba yang melibatkan eks Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa menjadi perhatian.
Hal ini lantaran Teddy menjadi perwira tinggi polisi kedua yang tersangkut masalah besar setelah Irjen Ferdy Sambo.
Namun bedanya, Teddy dinilai tidak diperlakukan sama dengan tersangka pembunuhan Brigadir Joshua tersebut.
Pasalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak memberikan hukuman setimpal pada Teddy Minahasa.
Hal demikian diungkapkan oleh pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar. Ia menilai, Teddy harusnya juga dipecat.
Pemecatan serupa juga dialami oleh Irjen Ferdy Sambo yang dilakukan lewat sidang etik.
Sanksi kepada Teddy ini menurut dia, sejalan dengan janji Kapolri yakni tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Kapolri harus memperlakukan pada semua anggotanya dengan perlakuan yang sama dan adil,” katanya dikutip dari Liputan 6.
Saat ini, ada tiga perwira tinggi yang belum mendapatkan sanksi pemecatan lantaran terlibat kasus pidana.
Selain Irjen Teddy Minahasa, ada Irjen Napoleon Bonaparte, mantan Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri.
Kemudian ada pula Brigjen Prasetijo Utomo dalam kasus pemalsuan surat jalan terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.
Napoleon dan Prasetijo kata dia bahkan sudah memiliki ketetapan hukum alias inkracht.
Fickar pun meminta Kapolri untuk menindak tegas anggotanya yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, sejauh ini Brigjen Hendra Kurniawan dan perwira lain yang terjerat dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J telah disanksi PTDH.
Penindakan Anggota
“Jadi masyarakat perlu mengingatkan Kapolri terhadap beberapa oknum yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan.”
“Apalagi sudah ada putusan pengadilan untuk nemutuskan dan memperlakukan sama pada seluruh oknum polisi yang melakukan kesalahan,” jelas dia.
Lebih lanjut, kata Fickar, Polri memiliki mekanisme dan prosedur untuk melakukan sidang disiplin.
Sidang etik tersebut diberlakukan terhadap seorang anggota yang melakukan tindak pidana.
“Nah, sidang etik ini yang biasanya memberhentikan dahulu, sehingga ketika di sidang pengadilan sudah tidak berstatus polisi,” pungkasnya.(*)
*
Silahkan bergabung di Grup FB SUMBAR KINI untuk mendapatkan informasi terupdate tentang Sumatera Barat.
****
Dapatkan info berita terbaru via group WhatsApp (read only) KATASUMBAR / SUMBAR KINI (Klik Disini) 😊
*
Suscribe YOUTUBE KATA SUMBAR untuk mendapatkan informasi terbaru dalam bentuk video.

