KATASUMBAR – Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir mengatakan, pihaknya kerahkan 800 personel untuk antisipasi pengamanan aksi mahasiswa 11 April 2022 di Gedung DPRD Sumbar.
Ia menyebutkan, mahasiswa yang akan melakukan aksi berasal dari 6 perguruan tinggi.
“Kalau jumlah yang dilaporkan ada sekitar 1.000 orang,” katanya usai memberi arahan ke personel di Gedung DPRD Sumbar, Senin (11/4/2022).
Menurutnya, ada tiga titik kumpul mahasiswa sebelum berpusat di Gedung DPRD Sumbar, yaitu Universitas Bung Hatta, Universitas Negeri Padang dan Jalan Khatib Sulaiman atau Simpang RM Lamun Ombak.
Imran melanjutkan, selain itu pihaknya juga dibantu 100 personel tambahan dari Kodim 0312/Padang.
Ia menegaskan, sesuai pesan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, bahwa kepolisian hadir di sini konsepnya melayani, mengawal dan mengamankan.
“Siapa yang akan kita layani, kawal dan amankan yaitu adik-adik mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi, layani mereka dengan humanis,” ujarnya.
5 Poin Tuntutan
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Univesitas Andalas (BEM KM Unand) akan mengambil bagian di aksi serentak 11 April 2022.
Aksi tersebut dinamakan Aksi Rakyat Serentak, Menuntut Keadilan untuk Rakyat.
Aksi nantinya akan dipusatkan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) siang ini.
Menurut Menteri Kebijakan Nasional Kabinet Aktualisasi Aksi BEM KM Unand Yodra, ada lima poin tuntutan dalam aksi serentak ini.
Pertama, lanjutnya, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan 3 periode.
“Kedua, menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan,” katanya saat dihubungi katasumbar.com, Senin (11/4/2022).
Ketiga, sambung Yodra, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
“Kemudian, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait,” ujarnya.
“Terakhir, menuntut dan mendesak Presiden dan Wapres Jokowi-Ma’roef untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye disisa masa jabatan,” pungkasnya.
Gedung DPRD Sumbar Dipasang Kawat Berduri
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) dilingkari kawat berduri.
Kawat berduri dipasang dikabarkan karena akan ada aksi mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi dengan beberapa tuntutan.
Aksi serentak direncanakan pada Senin (11/4/2022) siang ini.
Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengatakan, kawat berduri dipasang oleh pihak kepolisian.
Sebagaimana diketahui bersama, lanjutnya, akan ada penyampaian aspirasi oleh mahasiswa serentak secara nasional siang ini.
“Itu kan protap dari kepolisian, mengenai mengapa itu dipasang tentu pihak kepolisian yang mengetahui,” katanya saat dihubungi katasumbar.com, Senin (11/4/2022).
Raflis menambahkan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian.
“Semoga aspirasi mahasiswa nantinya dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
*
Silahkan bergabung di Grup FB SUMBAR KINI untuk mendapatkan informasi terupdate tentang Sumatera Barat.
****
Dapatkan info berita terbaru via group WhatsApp (read only) KATASUMBAR / SUMBAR KINI (Klik Disini) 😊
*
Suscribe YOUTUBE KATA SUMBAR untuk mendapatkan informasi terbaru dalam bentuk video.
