Politisi Gerindra Soroti Komunikasi Pemerintah dalam Polemik Tol Sicincin – Bukittinggi

KATASUMBAR  — Politisi Partai Gerindra, Hidayat, menyoroti persoalan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam polemik rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Menurutnya, berbagai penolakan yang muncul, termasuk dari kalangan ninik mamak, semestinya dapat diantisipasi sejak awal apabila komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara intensif.

Hal tersebut disampaikan Hidayat dalam dialog bersama Padang TV yang dikutip Selasa, 18 Agustus 2026. Ia menilai munculnya persoalan seperti kekhawatiran hilangnya kampung, dampak sosial, hingga persoalan tanah masyarakat menunjukkan adanya tahapan komunikasi yang belum berjalan optimal.

“Komunikasi tidak terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau terjadi, tentu persoalan-persoalan penolakan ini tidak akan muncul,” kata Hidayat.

Menurutnya, alasan yang disampaikan ninik mamak dan masyarakat terdampak seharusnya telah diketahui dan dicarikan jalan keluar sejak tahap awal perencanaan.

“Misalnya alasan ninik mamak menolak seperti ada kampung yang hilang, dampak sosial. Kenapa tidak terselesaikan di awal? Ada tidak early warning, antisipasi awal?” ujarnya.

Hidayat menilai pembangunan infrastruktur memang penting bagi Sumatera Barat. Namun, proses pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan keputusan teknis pemerintah. Pelibatan masyarakat, terutama kelompok adat yang wilayahnya terdampak, harus dilakukan sejak awal.

Pandangan mengenai pentingnya komunikasi dengan masyarakat juga disampaikan Ketua Umum Bakor KAN Sumbar, Basrizal Dt Panghulu Basa. Ia menilai pola pengambilan keputusan yang hanya menyodorkan hasil akhir kepada masyarakat tidak sesuai dengan karakter masyarakat Minangkabau.

“Pantang orang Minang dipakaikan baju sudah,” kata Basrizal.

Menurutnya, istilah “malakek-an baju sudah” menggambarkan kondisi ketika seseorang tidak diajak berunding sejak awal, tetapi kemudian hanya disodorkan hasil atau keputusan yang sudah jadi.

“Malakek-an baju sudah artinya tidak dibawa barunding, disodorkan hasil yang sudah jadi. Orang Minang sangat anti dengan itu,” ujarnya.

Basrizal menilai proses pembangunan yang menyangkut tanah, kampung, dan ruang hidup masyarakat semestinya memperhatikan mekanisme musyawarah. Apalagi, dalam konteks masyarakat Minangkabau, keberadaan ninik mamak memiliki posisi penting dalam membicarakan persoalan yang menyangkut kaum dan tanah ulayat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kritik Hidayat mengenai perlunya komunikasi dan antisipasi sejak awal. Jika persoalan yang muncul baru dibicarakan setelah trase dan rencana pembangunan ditetapkan, ruang dialog dinilai menjadi lebih sempit dan berpotensi memunculkan penolakan.

Polemik Tol Sicincin-Bukittinggi sebelumnya memang telah mendapat respons dari sejumlah masyarakat dan unsur adat di daerah yang dilalui rencana trase. Kekhawatiran yang disampaikan antara lain terkait dampak terhadap permukiman, lahan produktif, tanah ulayat, serta kehidupan sosial masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan jalan tol dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas Sumatera Barat, memangkas waktu tempuh, memperlancar distribusi barang, serta mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Karena itu, persoalan yang kini mengemuka bukan semata soal setuju atau menolak pembangunan tol, tetapi juga bagaimana pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat terdampak.

Hidayat menilai pemerintah perlu memperkuat pendekatan sejak tahap perencanaan sehingga potensi persoalan sosial dapat dipetakan sebelum proyek berjalan.

Sementara bagi masyarakat adat, proses tersebut harus memberi ruang yang cukup untuk barundiang atau bermusyawarah, bukan sekadar menyampaikan keputusan yang telah selesai dibuat.

Polemik ini pada akhirnya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis tetap berjalan, namun tidak mengabaikan suara masyarakat dan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau.