KATASUMBAR – Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Najmuddin M Rasul, menyoroti polemik pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies Baswedan yang direncanakan pada Sabtu (29/7/2023).
Najmuddin menilai kebijakan seperti itu mirip gaya rezim Orde Baru. “Bila kita merujuk pada kebijakan-kebijakan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada era Orde Baru, saya masih ingat pembatasan kegiatan politik dari PPP dan PDI Perjuangan,” ujarnya, Minggu (30/7/2023).
Ia menambahkan, seringkali sebuah izin yang diberikan untuk kegiatan kampanye kala itu dibatalkan mendadak dan sepihak oleh rezim yang berkuasa waktu. Itu pada era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.
Menurut Najmuddin, lengsernya Soeharto dari puncak kekuasaan, disebabkan oleh empat hal, pertama adanya praktek korupsi, kedua, terjadinya kolusi, ketiga munculnya nepotisme dan keempat karena demokrasi hanya sekedar menu penyedap kekuasaan saja.
Desakan publik untuk Soeharto lengser dari kekuasaan, tidak dilawannya, sebaliknya Soeharto tanggal 21 Mei 1989 menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Peralihan kekuasaan berjalan sesuai dengan konstitusi, artinya Wakil Presiden otomatis menjadi Presiden. Oleh sebab itu, suka atau tidak suka, BJ Habibie menjadi Presiden ketiga.
“Uraian di atas, mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berpedoman pada konstitusi dan kehendak rakyat. Kemaslahatan bangsa dan negara diatas segala-galanya,” katanya.
Ia menegaskan, pencabutan sepihak izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies Baswedan oleh Plt Wali Kota Bekasi ini menunjukkan suatu kebijakan yang sarat aroma politik.
Ia menyebutkan, persepsi waga ini karena Tri Adhianto adalah kader partai politik tertentu, semestinya sebuah kebijakan publik itu mesti dilandasi pemikiran yang akurat.
“Apa dampak sosial, politik dan keamanan terhadap warga, dengan kata lain, setiap kebijakan pejabat publik mestinya memberikan nuansa politik yang menyejukkan bukan sebaliknya membuat kegaduhan politik,” kata dia.
Menurutnya lagi, kebijakan pejabat publik bisa berdampak positif bila kebijakan itu berdasarkan kebutuhan publik, namun sebaliknya, bila kebijakan politik bernuansa kepentingan politik rezim seperti yang dilakukan Plt Wako Bekasi ini akan berdampak negative terhadap partisipasi politik warga.
“Wali Kota Bekasi mesti paham bahwa di dalam demokrasi partisipasi politik warga sangat menentukan terhadap kualitas proses demokrasi. Walaupun akhirnya, Plt Wako Bekasi mengoreksi kebijakan dan meminta maaf dan mengalihkan kegiatan senam anggota PKS yang dihadiri Anies ke tempat lain, tidak bisa mengurangi persepsi negatif publik akan ketidaknetralan Plt Wali Kota Bekasi,” ujarnya.
Kebijakan Plt Wali Kota Bekasi ini bukan hanya menimbulkan polemik dalam masyarakat tetapi juga bisa menimbulkan polemik atar petinggi partai terkait. Dalam hal ini, polemik dan perang statemen antara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang membela kebijkan Plt Wako Bekasi dan reaksi negatif dari pimpinan PKS.
Hasto menyebutkan, sama sekali tidak ada, karena pemerintah daerah juga otonom, maka ada otonomi daerah, tetapi ini semua kan proses komunikasi. Hasto memberi contoh jika PDIP ingin mengadakan kegiatan, maka pihaknya membangun komunikasi yang baik dan menjalani seluruh prosedur administrasi dengan lengkap
Sehingga, kata dia (Hasto), acara bisa berjalan tanpa penghadangan, karena sejak pertama kali PDI Perjuangan ini ada, kami mengalami pengalaman buruk bagaimana penghadangan-penghadangan secara politik itu.
Hasto mengatakan, dari pengalaman penghadangan politik yang pernah dialami PDIP dahulu maka kata Hasto, pihaknya selalu mengingatkan kadernya untuk tidak menghalangi pihak lain di dalam melakukan dialog terlebih dengan rakyat.
Pernyataan Hasto ini muncul karena sebelumnya juru bicara DPP PKS Muhammad Kholid mengatakan, rencana partainya menggunakan Stadion Patriot Candrabhaga dicabut oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Kholid mendengar jika izin itu dibatalkan H-1 pelaksanaan acara besok.
Kholid menilai sikap Pemkot Bekasi itu menunjukkan kesewenang-wenangan dan arogansi. Hal ini disebut Kholid membuat kualitas demokrasi di Indonesia kian mundur.
Ia mengaku memahami jika Plt Wali Kota Bekasi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Adapun Tri merupakan Ketua DPC PDIP Kota Bekasi. Tetapi jangan sampai sikap politik yang berbeda menjadikan keputusannya diskriminatif dan sewenang-wenang. Tidak bijak, tidak dewasa,” kata Kholid.
Kholid menilai sikap Pemkot Bekasi itu menunjukkan kesewenang-wenangan dan arogansi. Hal ini disebut Kholid membuat kualitas demokrasi di Indonesia kian mundur. Ia mengaku memahami jika Plt Wali Kota Bekasi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Adapun Tri merupakan Ketua DPC PDIP Kota Bekasi.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi kecewa atas keputusan Plt Wali Kota Tri Adhianto tersebut.
“Menurut saya, penjelasan Heri bahwa awalnya pihaknya mengajukan izin penggunaan stadion kepada Pemerintah Kota Bekasi pada Selasa, 25 Juli 2023. Izin itu pun diberikan Pemkot Bekasi yang disampaikan melalui surat pada Rabu 26 Juli 2023.
Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meminta maaf karena mencabut izin pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga tersebut,” kata dia.
Tri mengatakan pencabutan izin itu karena stadion bakal digunakan untuk pertandingan Liga 1 pada Sabtu malam.
“Plt Wali Kota Bekasi akui kurang teliti. Namun menurut saya, kebijakan Tri ini menunjukkan bahwa beliau kurang memahami tupoksi seorang pejabat publik yang mengutamakan Good Governance,” pungkasnya.
*
Silahkan bergabung di Grup FB SUMBAR KINI untuk mendapatkan informasi terupdate tentang Sumatera Barat.
****
Dapatkan info berita terbaru via group WhatsApp (read only) KATASUMBAR / SUMBAR KINI (Klik Disini) 😊
*
Suscribe YOUTUBE KATA SUMBAR untuk mendapatkan informasi terbaru dalam bentuk video.

