Peserta PKN II LAN Aceh Lahirkan Sejumlah Rekomendasi Prioritas

KATASUMBAR – Peserta Pelatihan Kepemimpinan (PKN) II Angkatan XXIV Tahun 2025 Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh memberikan sejumlah rekomendasi prioritas untuk Kabupaten Aceh Utara.

Pemberian rekomendasi ini berdasarkan adanya sejumlah kendala mendasar saat peserta pelatihan melakukan visitasi ke Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 19 Agustus 2025 yang lalu.

Peserta PKN II berasal dari berbagai instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Harapannya, kunjungan ini membawa beragam perspektif dan pengalaman birokrasi.

Untuk rekomendasi pertama adalah pembangunan infrastruktur yang adaptif untuk mendukung aksesibilitas dan mitigasi bencana.

Hal ini masuk dalam poin rekomendasi, karena keterbatasan infrastruktur, seperti jalan produksi, irigasi.

Kemudian juga akses desa yang kerap terisolir akibat banjir, yang turut menghambat produktivitas dan distribusi hasil pertanian.

Dana desa yang seharusnya untuk pemberdayaan ekonomi, sebagian besarnya masih terserap untuk pembangunan fisik semata.

Rekomendasi kedua, penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMG dan koperasi agar mampu berperan sebagai offtaker produk lokal.

Ketiga, pengembangan sektor unggulan cepat tumbuh seperti perikanan tambak, industri hilir pinang, serta wisata berbasis masyarakat.

Selanjutnya rekomendasi keempat, percepatan digitalisasi ekonomi desa melalui literasi digital, pemasaran online, dan perluasan jaringan internet.

Kelima, diversifikasi sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan hutan non-kayu dan pengelolaan migas berbasis regulasi yang berpihak pada masyarakat.

Selain itu, rekomendasi juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam melaksanakan program pemberdayaan, kemitraan pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dayah, media, serta komunitas digital, serta penguatan kapasitas SDM lokal melalui program vokasi dan pendampingan UMKM.

Melalui kegiatan visitasi, peserta berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memanfaatkan rekomendasi tersebut sebagai masukan konstruktif dalam penyusunan kebijakan.

Dengan kepemimpinan yang visioner, tata kelola yang transparan, dan kolaborasi multipihak, Aceh Utara diyakini mampu mempercepat transformasi ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.