KATASUMBAR – Pemerintah Kota Padang mewanti-wanti agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Padang tidak latah soal politik, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Terutama kelatahan yang terjadi di media sosial, yang menjadi wadah pengenalan tokoh politik selama proses kampanye.
“Netralitas ASN merupakan harga mati, harus kita junjung,” kata Asisten I Setdako Padang, Edi Hasymi.
Edi Hasymi meminta seluruh ASN untuk tidak latah soal politik di medsos. ASN tidak like, share, dan berkomentar pada akun salah satu pasangan calon kepala daerah.
“Termasuk juga, ASN tidak dibolehkan hadir saat kampanye, jangan sampai nanti ada yang viral pula,” sebut Edi.
Dijelaskan Edi, jika ada ASN yang ikut berpolitik, pihaknya tidak akan segan-,segan menindak dan menjatuhkan sanksi.
Pemerintah Kota Padang juga tidak ingin ada ASN yang terlibat politik praktis sehingga dipanggil dan diproses oleh KASN.
“Jika ada oknum ASN yang nekad (berpolitik), kami tidak akan membela, karena (ASN berpolitik dan diproses KASN) akan menjadi beban oleh pimpinan,” tegasnya.
Pemko Padang tidak pandang bulu dalam menegakkan netralitas ASN ini. Tidak saja kepada seluruh ASN, akan tetapi juga bagi pegawai honorer.
“Soal pilihan politik, silahkan di bilik suara saja nanti,” pesannya.
Seluruh ASN diwajibkan netral dalam Pemilu. Hal itu termaktub dalam pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014.
Dalam undang-undang tersebut, ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. (*)
*
Silahkan bergabung di Grup FB SUMBAR KINI untuk mendapatkan informasi terupdate tentang Sumatera Barat.
****
Dapatkan info berita terbaru via group WhatsApp (read only) KATASUMBAR / SUMBAR KINI (Klik Disini) 😊
*
Suscribe YOUTUBE KATA SUMBAR untuk mendapatkan informasi terbaru dalam bentuk video.


