Pasca Ledakan Tambang Sawahlunto, Polda Sumbar Bakal Razia Seluruh Tambang di Sumbar

KATASUMBAR – Kepolisian Daerah Sumatera Barat membentuk tim khusus menyelidiki pertambangan di ranah Tuah Sakato.

Hal ini berkaitan dengan ledakan tambang yang merenggut 10 nyawa pekerja di Kota Sawahlunto Jumat (9/12) lalu.

Hal tersebut merupakan peristiwa keempat kalinya, dan tercatat merupakan yang kedua kalinya terjadi di tambang PT NAL.

Pembentukan tim khusus ini disampaikan oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono.

Ia mengatakan, dalam penyelidikan, pihaknya akan memeriksa perizinan semua pertambangan tersebut.

Tidak hanya yang ada di lokasi ledakan, tapi ia menyebut, pihaknya juga akan memeriksa semua izin pertambangan yang ada di Sumbar.

“Tidak hanya tambang batu bara, tambang emas, tambang atau usaha lainnya yang ada di Sumbar akan diperiksa.”

“Kejadian ini membuat semua terbuka dan ini awal yang bagus bagi kami mendapatkan data tambang yang berizin di daerah ini,” katanya.

Terkait pemeriksaan tersebut, Suharyono menjelaskan proses tersebut dilaksanakan dengan kerjasama antar lembaga.

Adapun lembaga yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi Sumbar, Kementerian Kehutanan dan pihak terkait lainnya.

Di sisi lain, ia juga menegaskan tidak akan memberikan kemudahan pada tambang yang tidak berizin.

Sebab menurutnya hal ini akan memicu banyak tambang ilegal bermunculan dengan alasan mata pencaharian masyarakat.

“Kita ingin melindungi perusahaan yang telah memiliki izin.”

“Lalu emastikan tidak ada lagi usaha tambang yang beroperasi tanpa izin yang lengkap atau ilegal,” jelas dia.

Selain itu Polda Sumbar juga membentuk tim khusus. Tim khusus ini berada di bawah Ditreskrimsus.

Ia menjelaskan, tim ini bertugas untuk memeriksa dan melakukan pendataan terhadap keabsahaan tambang yang ada di Sumbar.

Adapun pola penindakan yang akan dilakukan polisi terhadap tambang ilegal ini adalah mulai dari pemberhentian aktifitas.

Setelah itu pihaknya bakal memberi keleluasaan pada pemilik tambang untuk mengurus perizinan.

“Jika tetap membandel akan diberikan peringatan dan jika masih tetap beroperasi akan dilakukan penindakan tegas secara hukum,” pungkasnya.(*)