Pasca Banjir, Pemko Padang Kaji Ulang RTRW dan Siapkan Sabo Dam

KATASUMBAR– Pemerintah Kota Padang menyiapkan langkah mitigasi banjir jangka panjang pasca banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Salah satunya dengan mengkaji ulang penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan lintasan air terbaru.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, penyesuaian RTRW ini penting untuk mencegah banjir berulang di masa depan. Berdasarkan peta yang dikajinya, terdapat sejumlah kawasan aliran sungai yang bersinggungan langsung dengan permukiman warga.

“Kita akan mencarikan jalan yang terbaik ketika kita mengubah RTRW menyesuaikan lintasan air yang berpotensi berulang di beberapa tahun yang akan datang,” ungkap Fadly Amran saat ditemui, di rumah dinasnya, Senin (19/10/2026).

Ia menyebut, jumlah rumah yang berpotensi terdampak penyesuaian ini tidak terlalu banyak. Namun, Pemko tetap berkomitmen mencari solusi terbaik dan berkeadilan bagi warga.

Selain revisi RTRW, Pemko Padang juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa sabo dam dan cekdam. Proyek ini membutuhkan lahan yang cukup luas sehingga berpotensi berdampak pada permukiman.

“Pembangunan sabo dam dan cekdam juga membutuhkan lahan yang luas. Kondisi itu berpotensi membuat sejumlah rumah masyarakat terdampak, akan ada win-win solution untuk itu,” terangnya.

Terkait penetapan zona merah dan kawasan hunian yang terdampak, Fadly menegaskan Pemko Padang tidak bisa memutuskan sendiri. Penetapannya harus melibatkan lintas pihak, mulai dari Pemprov Sumbar, kementerian terkait, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ini sudah masuk dalam agenda kita, dan Alhamdulillah difasilitasi ATR/BPN Pusat. Nanti ada komtek dengan balai terkait dan nanti akan kita umumkan,” ujarnya.

Termasuk untuk persoalan Perumahan Lumin Park, Fadly menyebut kajian telah dilakukan. Namun keputusannya tetap harus melalui kesepakatan bersama, tidak sepihak oleh Pemko.

“Kalau hanya Wali Kota Padang saja tentu ada setuju dan tidak setujunya, namun kalau kita bersamai antara pemerintah kota dan provinsi serta kita umumkan ke masyarakat mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan bersama sehingga lebih kuat. Bagaimanapun perubahan RTRW melibatkan pemerintah pusat ke depannya,” tutupnya.