Padang Kembali Jadi Kota Paling Intoleran di Indonesia, Begini Penjelasan Setara Institute

KATASUMBAR – Kota Padang kembali mendapatkan gelar sebagai kota yang paling Intoleran di Indonesia, berdasarkan laporan Setara Institute.

Setara Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023, Selasa (30/1), dan Kota Padang menempati peringkat ke 4.

Setara Institute menggunakan studi pengukuran kinerja kota meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial.

Hasilnya, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat menjadi kota paling toleran di Indonesia pada 2023, dengan skor 6,50.

Menariknya, Singkawang sudah tiga tahun berturut-turut mendapatkan peringkat pertama sebagai kota paling toleran di Indonesia.

Selanjutnya ada Kota Bekasi dan Salatiga yang dinobatkan sebagai kota dengan toleransi tertinggi kedua dan ketiga di Indonesia.

Sementara itu, Kota Depok dinilai sebagai kota paling intoleran di Indonesia pada 2023, dengan skor 4,01.

Sedangkan kota paling intoleran di Indonesia urutan kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Cilegon dan Kota Banda Aceh.

Kemudian Padang yang menempati peringkat ke empat meraih skor 4,29. Hanya selisih 0,03 poin dari Banda Aceh.

Penjelasan Setara Institute

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menjelaskan alasan masuknya Padang dan kota lain masuk dalam daftar kota intoleran di Indonesia.

Ia menjelaskan, daerah-daerah tersebut tetap menempati posisi terbawah lantaran memiliki persoalan sangat serius dalam hal kepemimpinan untuk membangun ekosistem toleransi.

Adapun persoalan itu sebut dia adalah para kepala yang tidak memiliki kebijakan dan tak mengalokasikan anggaran untuk mendukung terciptanya situasi toleransi di sana.

“Misalnya di Cilegon sampai saat ini tidak ada satu pun gereja, padahal Cilegon kan bagian dari Indonesia.”

“Kemudian di Depok kepempinan sosialnya relatif tidak ada di tengah situasi yang konservatif,” katanya dikutip dari BBC Indonesia.

Untuk diketahui, sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal itu kemudian didukung dengan data data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner self-assessment kepada seluruh pemerintah kota.

Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pada situasi faktual toleransi di setiap kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase berbeda pada setiap indikator.(*)