Objek Wisata Sumbar Rawan Pungli, Pemprov Bakal Siagakan Petugas Khusus Selama Lebaran

KATASUMBAR – Pemerintah Provinsi Sumbar bakal menyiagakan petugas khusus yang berjaga di objek wisata, selama Lebaran nanti.

Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi tindakan yang merugikan pengunjung, seperti Pungutan Liar alias Pungli.

Hal demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda.

Ia mengatakan, penempatan petugas khusus ini menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan Pungli tersebut.

“Kita akan menambah petugas dengan baju seragam dengan tanda pengenal khusus yang berjaga di objek wisata.”

“Kalau ada pungli, masyarkat bisa langsung melaporkannya,” katanya.

Selain itu, untuk memastikan kenyamanan wisatawan, pihaknya juga membutuhkan tambahan petugas, dan tempat sampah di lokasi wisata.

“Perlu juga penambahan seperti tempat salat dan toilet yang bersih.”

“Kalau perlu ada petugas yang khusus untuk memastikan toilet selalu bersih,” jelasnya.

Kemudian, untuk layanan keamanan, pihaknya juga meminta keberadaan tim penyelamat di lokasi wisata air.

Rekomendasi dari Dinas Pariwisata tersebut berdasarkan pemetaan persoalan wisata yang menjadi fokus Pemprov Sumbar.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menginginkan pemetaan ini bisa melahirkan solusi di setiap masalah.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan setidaknya ada tujuh persoalan yang ditemukan selama libur lebaran 2022.

Adapun diantaranya kurangnya tenaga pengamanan di objek wisata untuk mengawasi pungutan liar.

Kemudian terjadinya kerusakan lingkungan karena pengelolaan sampah belum maksimal, kurangnya fasilitas umum dan toilet bersih.

Masih banyak terjadi kecelakaan dan musibah di objek wisata, kemacetan, pelayanan yang buruk serta kurangnya informasi yang diberikan kepada wisatawan.

“Persoalan ini harus dicarikan solusi agar kenyamanan wisatawan bisa terjamin,” pungkasnya.

Untuk menyelesaikan persoalan itu agar tidak terjadi lagi butuh dukungan dari semua pihak.

Bagi dia, dukungan itu tidak hanya dari pemerintahan tetapi juga dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).(*)