Ledakan Tambang di Sawahlunto Jadi Sorotan Media Asing, Singgung Ilegal Mining di Indonesia Hingga Jokowi

KATASUMBAR – Peristiwa ledakan tambang di Desa Parambahan, Talawi, Kota Sawahlunto (9/12) menjadi sorotan media asing.

Pantauan Katasumbar, The Washington Post dan South China Morning Post (SCMP) turut memberitakan peristiwa itu.

The Washington Post menulis kejadian yang menewaskan 10 pekerja tersebut dengan judul 9 miners killed in Indonesia coal mine explosion; 2 rescued”.

Sedangkan SCMP menuliskan peristiwa ini dengan judul Six killed, two injured in blast at Indonesian mine.

Kedua media ini menjelaskan peristiwa tersebut. Selain kejadian di Sawahlunto, The Washinton Post juga menyinggung peristiwa lain.

Peristiwa lain yang menjadi sorotan adalah kegiatan pertambangan ilegal yang merenggut nyawa manusia.

Adapun peristiwa ledakan tambang lainnya yang menjadi sorotan media asal Amerika Serikat itu adalah kejadian di Papua Barat pada April lalu.

Dimana dalam kejadian itu, 18 orang dilaporkan meninggal dunia di dalam tambang emas ilegal.

Kemudian juga peristiwa yang terjadi di Sulawesi Utara pada Februari 2019.

Disana, 40 orang dilaporkan meninggal dunia akibat pergeseran tanah di sebuah tambang ilegal.

“Tanah longsor, banjir, dan runtuhnya terowongan hanyalah sebagian dari bahaya yang dihadapi para penambang.” demikian kutipan pemberitaan di The Washington Post.

Hal serupa juga dituliskan oleh SCMP. Dimana media itu menuliskan deretan kejadian kecelakaan dalam tambang ilegal yang merenggut nyawa manusia.

Singung Kebijakan Jokowi

Selain itu, SCMP juga menyinggung kebijakan Presiden Jokowi soal tambang ilegal di Indonesia.

Media itu menuliskan bahwa tambang tanpa izin adalah umum di Indonesia yang kaya mineral.

“Dengan situs terbengkalai menarik penduduk setempat yang mencari sisa bijih emas tanpa menggunakan peralatan keselamatan yang layak,” tulis SCMP.

Terkait dengan kondisi demikian, media ini menyinggung kebijakan Jokowi pada Januari lalu yang memerintahkan pencabutan ribuan izin pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan.

Kebijakan tersebut kemudian berubah pada Agustus lalu yang mana pemerintah kembali membuka peluan pertambangan.

“Kami ingin pengusaha baru di wilayah ini, sehingga akan ada keseimbangan.” demikian pernyataan pemerintah yang dikutip oleh SCMP lewat laporan Reuters.(*)