KLHK Prioritaskan Penanganan Kebakaran Karhutla di Dekat Tol Sumatera

KATASUMBAR – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan upaya maksimal dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

KLHK mengatakan penanganan karthutla dari tahun ke tahun makin baik dan penanggulangan pasca kebakaran ditingkatkan pada September dan Oktober yang jadi puncak musim kemarau.

Dilansir dari situs resmi KLHK, Senin 9 Oktober 2023, penanganan makin baik ini bisa dilihat dari luas areal yang terbakar, jumlah hotspot dan data citra sebaran asap.

Meski kondisi Elnino tahun ini lebih kuat ketimbang 2019 dan lebih rendah pada 2015, luas areal yang terbakar sampai Agustus lalu adalah 267 ribu hektare, sementara 2019 ada 1,6 juta hektare dan 2015 seluas 2,7 juta hektare.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi menegaskan berdasarkan pantuan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) hingga 7 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB dan satelit Himawari dari BMKG tanggal 7 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB bahwa tidak terdeteksi asap lintas batas.

“Memang ada terdeteksi asap di Sumsel, Jambi, Kalsel dan Kalteng, tapi dengan arah angin Indonesia yang bertiup dari tenggara ke barat laut – utara, sehingga kemungkinan tidak ada asap lintas negara,” tegas Laksmi.

Berkaitan dengan langkah penegakan hukum yang akan dilakukan, Rasio Sani secara khusus mengatakan bahwa penegakan hukum pidana karhutla akan dilakukan secara terpadu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri LHK, Kapolri dan Jaksa Agung. Penegakan hukum karhutla terpadu melibatkan penyidik KLHK dan Kepolisian serta Jaksa sejak awal penanganan kasus tindak pidana karhutla. Untuk penanganan kasus pidana karhutla ini segera dikoordinasikan dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

“Dengan penegakan hukum terpadu, penegakan hukum pidana karhutla akan lebih efektif dan berefek jera karena penanganan kasus sejak awal dilakukan secara bersama antara penyidik KLHK, Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui penegakan hukum terpadu dapat dilakukan penyidikan bersama menggunakan berbagai undang-undang (multidoor) sehingga ancaman hukuman dapat lebih maksimal,” pungkas Rasio.

Prioritas di Tol

Terkait kejadian Karhutla di Sumatera Selatan, khususnya yang terjadi di sepanjang kiri – kanan Tol Palembang – Kayuagung, Tol Indralaya – Prabumulih, dan Jalan Lintas Timur Sumatera, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, menjelaskan bahwa ini menjadi salah satu area prioritas penanganan Karhutla di Sumatera Selatan.

Dikatakan Sigit, beberapa lokasi lain dengan sebaran gambut luas dan cukup dalam (1-3 M) seperti Sie Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI juga prioritas untuk ditangani. Selain itu, SM Padang Sugihan dan lokasi sekitarnya, serta lokasi-lokasi rawan lainnya.

“Karhutla hanya akan terjadi jika terpenuhi 3 (tiga) unsur sebagai penyebabnya, yaitu: panas/api, oksigen, dan bahan bakar. Ketiga unsur tersebut dikenal sebagai Segitiga Api. Jadi kita mestinya mampu untuk mencegah dan menanggulanginya,” pungkas Sigit.

(*)