KATASUMBAR – Masyarakat pers Sumatera Barat mendesak Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah untuk minta maaf.
Desakan ini muncul pasca pengusiran dan pelarangan liputan yang dialami oleh wartawan, kala pelantikan Wakil Walikota Padang, Selasa (9/5) lalu.
Desakan tersebut diungkapkan oleh empat organisasi wartawan yang ada di Sumbar.
Adapun empat organisasi itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Padang.
Permintaan maaf menjadi salah satu poin desakan dari gabungan organisasi tersebut.
Hal demikian merespon dari upaya yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di Pemprov Sumbar yang ingin berdialog dengan masyarakat Pers.
Terkait dengan upaya tersebut, masyarakat Pers hanya memberi syarat untuk memenuhi ajakan dialog.
Adapun syaratnya adalah Gubernur Sumbar menyurati untuk bertemu Pers Sumbar, menyampaikan permohonan maaf.
Kemudian, penyelesaian masalah antara masyarakat Pers dengan Gubernur Sumbar harus melahirkan komitmen baru.
Adapun komitmen tersebut merupakan perbaikan hubungan atau komunikasi dengan Masyarakat pers Sumbar melalui regulasi yang jelas.
“Pertemuan tidak dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumbar atau tempat yang ditentukan oleh Pemprov Sumbar.”
“Tempat pertemuan ditentukan oleh masyarakat Pers Sumbar,” demikian bunyi desakan dari 4 organisasi tersebut.
Di sisi lain, masyarakat Pers Sumbar memberikan apresiasi kepada pimpinan media untuk pemboikotan pemberitaan Pemprov Sumbar.
“Selanjutnya perihal boikot diserahkan kepada kebijakan masing-masing media dan jurnalis,” demikian bunyi poin tambahan.(*)
*
Silahkan bergabung di Grup FB SUMBAR KINI untuk mendapatkan informasi terupdate tentang Sumatera Barat.
****
Dapatkan info berita terbaru via group WhatsApp (read only) KATASUMBAR / SUMBAR KINI (Klik Disini) 😊
*
Suscribe YOUTUBE KATA SUMBAR untuk mendapatkan informasi terbaru dalam bentuk video.
