KATASUMBAR– Ketua DPRD Sumbar, Supardi mendorong pemerintah provinsi sudah harus menyiapkan peta rawan kebencanaan dalam menangani sejumlah bencana di daerah itu.

Supardi mengatakan, peta kebencanaan merupakan salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW.

“Sayangnya, kita belum punya peta itu, kalau peta bencana yang dilakukan oleh pusat belum bisa mengakomodir kegalauan kita selama ini,” ungkap Supardi pada Katasumbar.

Ia menjelaskan, dalam menyelesaikan masalah bencana di Sumbar ada pembahasan secara komprehensif.

Karena Sumatera Barat menurutnya, memiliki ragam potensi ancaman bencana yang tidak bisa dianggap biasa.

“Nah kondisi-kondisi ini seharusnya sudah kita lakukan pemetaan. Kemarin kita juga sudah minta kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk bisa melakukan peta mapping rawan bencana. Sayangnya, kita belum punya peta itu,” terangnya.

Dengan adanya peta itu, lanjutnya Pemprov bisa melakukan pendalaman terhadap banjir di Pangkalan Limapuluh Kota. Namun, jika tidak tentu sulit melakukan pendalaman.

“Tapi, kita juga harus bisa melakukan pendalaman lebih lanjut, hulunya itu harus kita selesaikan,” jelasnya.

Lanjutnya, Jika hulu sudah diselesaikan, maka dipastikan potensi-potensi bencana bisa dicegah dengan mitigasi bencana.

“Jika hulu sudah kita selesaikan maka kita pastikan tidak ada lagi bencana-bencana yang serupa itu yang musiman seperti itu.

Intinya kita coba minta kepada pemerintah, hanya saya sampai hari ini belum ada kelihatan sama sekali.

Kalau DPRD itu punya keterbatasan, ya. Kita tidak punya kewenangan dalam eksekutor seperti itu,” ujarnya.

*
Silahkan bergabung di Grup FB SUMBAR KINI untuk mendapatkan informasi terupdate tentang Sumatera Barat.

****

Dapatkan info berita terbaru via group WhatsApp (read only) KATASUMBAR / SUMBAR KINI (Klik Disini)  😊

*

Suscribe YOUTUBE KATA SUMBAR untuk mendapatkan informasi terbaru dalam bentuk video.