Jika Terpilih Jadi Gubernur Sumbar, Andre Rosiade Janji Tuntaskan Macet Koto Baru

KATASUMBAR – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyayangkan soal kemacetan di Koto Baru yang masih terus terjadi.

Dia menyorot kemacetan menahun yang terjadi di Jalan Nasional, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar tersebut.

Andre menyebut jalur alternatif yang diharapkan bisa mengurai kemacetan juga belum memadai, terutama di hari pasar, yakni Senin.

“Masalah kemacetan ini sudah menahun dan belum ada solusinya,” ungkap Andre, dikutip dari KLIKPOSITIF, Selasa 18 Oktober 2022.

Andre Rosiade berjanji bakal mengatasi masalah ini paling lama dalam tempo dua tahun, jika ia terpilih jadi Gubernur Sumbar.

“Sebab ini merupakan kebutuhan orang banyak, tidak hanya bagi warga Tanah Datar, tapi seluruh Sumbar menginginkan,” jelas dia.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu menyebutkan, sebelumnya sudah ada rencana mengurai kemacetan dengan melakukan pergeseran Pasar Koto Baru ke arah belakang, supaya kegiatan bongkar-muat tidak lagi berlangsung di bibir bahu jalan yang merupakan penyebab kemacetan.

“Beberapa solusi juga kerap dicoba sejak bertahun-tahun lalu. Namun kita semua melihat, hal ini belum terlaksana dengan baik. Bahkan katanya, sudah dimulai sejak 2019 lalu dan hingga tahun ini belum juga kunjung berhasil,” ujarnya.

Kerjasama Pemkab dan Pusat

Tentunya, lanjut Andre, wacana ini harus ditindaklanjuti segera dengan kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Pemkab Tanah Datar dan juga dengan Pemerintah Pusat. Karena, pemindahan pasar dan membangun ruas jalan yang lebih besar harus dilakukan secara kalaborasi.

“Kalau semua pihak turun tangan dan serius menyelesaikan masalah ini, tentu akan selesai. Kemacetan hilang dan perputaran uang yang katanya sampai Rp5-6 miliar setiap Senin di Pasar Koto Baru juga tidak terganggu,” katanya.

Andre menyebut, pendekatan yang baik kepada warga adalah cara pertama untuk bisa memastikan revitalisasi atau pemindahan pasar. Lalu, program yang baik untuk membangun jalur yang bisa menghindari kemacetan Pasar Koto Baru.

Selanjutnya, juga memastikan ketersediaan anggaran baik dari Pemkab Tanah Datar, Pemprov Sumbar, bahkan pusat untuk eksekusi kegiatan.

“Mungkin selama ini kerja sama atau koordinasi yang baik belum terlaksana, sehingga penguraian macet ini terkesan dikerjakan sendiri-sendiri oleh pemerintah,” kata Andre.

“Dalam persoalan ini, pemerintah pusat harus terlibat, karena ini berada di jalan nasional. Itulah yang kami akan laksanakan jika diamanahkan menjadi Gubernur. Kami memastikan pemerintah pusat turut serta dalam penyelesaian masalah ini,” ujarnya.

Andre mengatakan, dengan anggaran “cekak” dari Pemkab dan Pemprov, memang akan sulit menyelesaikan masalah-masalah ini.

“Dibutuhkan seorang pemimpin yang punya jaringan kuat dan lobi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Andre.

“Kami siap membantu Sumbar untuk menggaet dana-dana pusat untuk pembangunan-pembangunan seperti ini,” tambah Andre yang juga Ketua Garian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

(*)