Hampir 10 Tahun Mandek, Likuidasi Dua BUMD Sumbar Jadi Sorotan DPRD

KATASUMBAR- DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menemukan 22 aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah yang tidak termanfaatkan secara optimal maupun bermasalah. Total nilai aset tersebut mencapai Rp79,02 miliar. Selain itu, likuidasi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga belum tuntas meski telah diputuskan sejak hampir 10 tahun lalu.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menyampaikan temuan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026). Dari total aset yang menjadi perhatian, Rp54,52 miliar masuk kategori aset tidak produktif (idle), sedangkan Rp24,50 miliar merupakan aset bermasalah.

“Aset daerah ini harus mendapatkan perhatian serius, karena menyangkut kepastian hukum, pengamanan kekayaan daerah, serta potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” demikian pokok persoalan yang disoroti dalam rekomendasi Pansus.

Sejumlah aset yang menjadi perhatian di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH.

Pansus juga menyoroti likuidasi PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ) yang diputuskan melalui RUPS pada 29 Juni 2016, tetapi hingga kini belum rampung. Persoalan penyertaan modal pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park, termasuk lahan seluas 108 hektare, juga belum memiliki kejelasan.

Pansus merekomendasikan pembentukan tim terpadu penyelesaian aset bermasalah serta meminta gubernur melaporkan perkembangan tindak lanjut setiap empat bulan. Khusus likuidasi dua BUMD dan penyertaan modal perusahaan, direkomendasikan pembentukan pansus khusus.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyetujui rekomendasi tersebut melalui Keputusan Nomor 20/SB/2026. Muhidi menegaskan DPRD akan mengawal pelaksanaannya.

“Pengelolaan aset bukan sekadar pencatatan inventaris, tetapi bagaimana kekayaan daerah diamankan, dimanfaatkan secara optimal, dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tegasnya.