BPJN Targetkan Penanganan Jalan Malalak Selesai Akhir Tahun Ini

KATASUMBAR – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat terus melakukan penanganan pascabencana di Kecamatan Malalak.

Ruas tersebut merupakan jalan provinsi, tapi penanganannya dilaksanakan oleh BPJN Sumbar atas arahan Menteri Pekerjaan Umum setelah bencana yang terjadi pada November lalu.

Kepala BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi menjelaskan, titik lokasi tempat peninjauan saat ini (KM 82 + 900) merupakan salah satu titik kerusakan paling parah akibat bencana.

Saat kejadian, badan jalan di lokasi tersebut terputus sepanjang kurang lebih 150 meter sehingga akses lalu lintas tidak dapat dilalui.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPJN Sumbar melakukan penanganan darurat dengan menggeser badan jalan ke sisi tebing sehingga ruas jalan dapat tersambung kembali.

Saat ini jalur tersebut sudah kembali fungsional dan dapat dilalui secara teknis.

Namun demikian, secara keseluruhan progres penanganan masih sekitar 8 persen karena masih terdapat beberapa pekerjaan lanjutan, termasuk pembangunan sejumlah jembatan agar struktur jalan menjadi permanen.

“Secara keseluruhan estimasi penyelesaian penanganan permanen ditargetkan pada Desember 2026,” jelasnya, dikutip dari FB Info BPJN Sumbar, Senin 9 Maret 2026.

Di sepanjang ruas ini terdapat sembilan titik kerusakan akibat bencana, dan lokasi Simpang Koto Mambang–Balingka menjadi salah satu yang paling terdampak.

Walaupun jalur saat ini telah tersambung, kondisi jalan masih belum ideal untuk dilalui kendaraan.

Hal tersebut disebabkan karena sebagian ruas masih berupa jalan tanah dan terdapat beberapa titik yang rawan longsor, terutama apabila terjadi curah hujan tinggi.

Selain itu, pekerjaan penanganan juga masih berlangsung dengan alat berat yang masih beroperasi di lapangan.
Untuk itu, pembukaan akses lalu lintas secara resmi masih menunggu hasil asesmen dari pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.

BPJN Sumbar menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan aspek keselamatan sebelum ruas jalan tersebut dibuka secara resmi untuk kendaraan.

(*)