KATASUMBAR – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang menyoroti kasus pendiktean terhadap sejumlah jurnalis yang dilakukan oleh Staf dan Ajudan Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Ketua AJI Padang Aidil Ichlas dalam siaran persnya pada Rabu 1 September 2021 mengatakan, tindakan para bawahan Gubernur Sumbar adalah penghalang-halangan terhadap tugas jurnalis yang berpotensi melanggar Pasal 18 Ayat 1 UU Pers.

“Tindakan bawahan Gubernur Sumbar tanpa atau sepengetahuan Gubernur, yang mendikte jurnalis mempertontonkan penggerusan ekosistem demokrasi di Sumbar,” ungkap Aidil.

AJI Padang meminta Gubernur Sumbar menegur keras, dan mengumumkan ke publik terkait tindakan bawahannya yang mendikte para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

“Gubernur Sumbar dan bawahannya, seharusnya memberi contoh dengan menghormati profesi seperti jurnalis yang bekerja berdasarkan/dilindungi Undang-undang,” ujar Aidil.

Sebelumnya, seperti dilaporkan Langgam.id dan Kompas.com, pendiktean dari staf dan ajudan gubernur Sumbar terjadi kepada sejumlah jurnalis yang ingin mewawancarai Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Saat berusaha ditemui sejumlah wartawan pada Kamis 26 Agustus 2021 di Istana Gubernur Sumbar, salah seorang staf Gubernur Mahyeldi menyampaikan kepada jurnalis agar jangan menanyakan pertanyaan yang aneh-aneh.

Saat itu Gubernur Mahyeldi sedang rapat koordinasi virtual dengan Kemenko Maritim dan Kemendikbud Ristek tentang sekolah tatap muka. Staf Gubernur berpesan agar jurnalis hanya menanyakan seputar acara yang sedang berlangsung.

Dikte nyaris serupa kemudian terjadi lagi kemarin, saat sejumlah jurnalis ingin mewawancarai Gubernur Mahyeldi di komplek Gedung DPRD Sumbar, Selasa 31 Agustus 2021.

“Kawan-kawan, kalau pertanyaan mobil sama surat, saya cut. Bapak (Mahyeldi) tidak mau itu. Saya langsung saja,” kata seorang ajudan di hadapan sejumlah jurnalis.

AJI menegaskan, kebijakan atau sikap Gubernur Sumbar untuk tidak berkomentar atau pun bungkam, adalah haknya sebagai narasumber.

Namun, dikte yang dilakukan bawahannya dengan cara mengatur-atur apa yang akan ditanyakan jurnalis kepada narasumber, adalah pelanggaran serius UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Apa yang akan ditanyakan dan apa tidak tidak ditanyakan jurnalis, merupakan bagian dari otoritas ruang redaksi. Kalau ada pihak di luar redaksi mengatur-atur itu, sama dengan mencampuri independensi ruang redaksi, sehingga berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1 UU Pers, serta menggerus demokrasi yang berlaku di negara ini.

Tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(*)

*
Silahkan bergabung di Grup FB SUMBAR KINI untuk mendapatkan informasi terupdate tentang Sumatera Barat.

****

Dapatkan info berita terbaru via group WhatsApp (read only) KATASUMBAR / SUMBAR KINI (Klik Disini)  😊

*

Suscribe YOUTUBE KATA SUMBAR untuk mendapatkan informasi terbaru dalam bentuk video.