Wacana Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat Politik Unand Nilai PDI-P Ketakutan

KATASUMBAR – Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Najmuddin M Rasul menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ketakutan dalam mewacanakan sistem pemilu proporsional tertutup.

Wacana tersebut, lanjutnya, merupakan kemunduran dalam demokrasi. “Terjadi kemunduran demokrasi,” ujarnya saat dihubungi katasumbar.com, Senin (9/1/2023).

Najmuddin menambahkan, jika pemilu proporsional tertutup dibolehkan kembali warga tidak tahu siapa wakil yang dipilih.

“Masalah hight cost (biaya tinggi, kan sudah dianggarkan,” pungkasnya.

Dilansir dari liputan6.com. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan partainya kukuh mendorong sistem proporsional tertutup ketimbang proporsional terbuka untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya, kata dia, perihal besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan.

Hasto mengatakan, seorang calon anggota legislatif (caleg) bahkan bisa menghabiskan biaya minimal Rp5 miliar hingga Rp100 miliar agar bisa menjadi anggota dewan. Hasto mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan para ahli, salah satunya Politisi Senior PDIP Pramono Agung.

“Dengan proporsional terbuka, ketika kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup,” kata Hasto di Jalan Baladewa, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2022).

“Dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak ada yang Rp5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yangg habis sampai Rp100 miliar untuk menjadi anggota dewan,” lanjut Hasto.

Oleh sebab itu, ujar Hasto, terjadi kecenderungan di mana struktur anggota dewan banyak didominasi para pengusaha. Menurut Hasto sistem pemilu yang ada di Indonesia saat ini, meniru sistem demokrasi di negera barat seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Sayangnya, lanjut Hasto, saat ini justru AS, negara yang kerap dianggap ikonnya demokrasi tengah mengalami krisis. Bahkan kesulitan saat akan memilih Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Maka PDI Perjuangan menawarkan suatu wacana untuk mari kita berpikir ulang dalam demokrasi kita. Diskursus inilah yang menyehatkan demokrasi,” kata Hasto.

Terpisah, analis politik dan Dirketur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan, wacana pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 dikhawatirkan akan memperkuat kembali sistem oligarki kepartaian dan melemahkan prinsip pemilihan umum secara langsung.

“Sistem proporsional tertutup bisa menghambat keinginan langsung rakyat dalam memilih secara langsung, kita akan kembali lagi ke model Pemilu di zaman Orde Baru,” ujarnya

Ikhwan berpendapat, sistem proporsional tertutup memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah menghambat partisipasi publik dalam Pemilu, serta mempersempit kesempatan publik dalam hubungan antara pemilih dan wakil rakyat yang ingin dipilih.

Sistem proporsional tertutup, menurut Ikhwan, dapat merusak pola distribusi kepentingan langsung antara rakyat dan elit politik sebagai penguasa. Komunikasi politik tidak berjalan secara efektif. Kemudian berkurangnya keinginan publik untuk maju sebagai calon anggota legislatif sebab kesempatan besar ada di tangan partai politik sehingga krisis calon anggota legislatif juga menjadi sulit dihindari.

Hal ini bisa menyebabkan melemahnya kepercayaan publik (trust publik), sebab kader partai politik yang duduk di parlemen nantinya sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari lantaran keputusannya ditentukan oleh partai.

“Pada sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh dan menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di kursi legislatif, perolehan suara partai menjadi penentu dan kemudian suara partai dikonversikan ke jumlah kursi, ini yang menghambat prinsip partisipasi secara langsung” katanya.

Disamping itu menurutnya sistem Pemilu proporsional tertutup juga mempunyai keuntungan. Sistem ini dinilai mampu meminimalisir biaya pemilu sehingga lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.

” Biaya politik memang lebih murah, karena yang dipilih hanya partai politik bukan caleg yang diinginkan rakyat, ini yang menurut saya menjadi alasan utama KPU menginginkan sistem ini digunakan kembali” jelasnya.

Jika dilihat pada pelaksanaan Pemilu beberapa dekade terakhir, tidak sedikit kader Parpol yang sudah berjuang dan bekerja keras membesarkan partai selama ini, justru tidak terpilih dalam pemilu legislatif.

“Deparpolisasipun menggeliat. Dengan modal uang dan popularitas, figur-figur yang masuk ke Parpol secara instan bisa terpilih tanpa harus bersusah payah menjadi pengurus partai,” jelasnya

Sebelumnya Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari memberikan penjelasan kemungkinan Pileg dilakukan secara proporsional tertutup di Pemilu 2024. Hasyim mengatakan hal itu lantaran adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan kembali proporsional tertutup.

“Ada permohonan judicial review atau gugatan terhadap norma sistem proposal terbuka menjadi sistem tertutup, saya rasa kan bisa mengikuti sidangnya di MK atau informasi di website MK,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).