Sosok Desnayeti, Hakim Agung Asal Bukittinggi yang Ingin Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati

KATASUMBAR – Vonis mati Ferdy Sambo dianulir Mahkamah Agung (MA) menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Hal ini diputuskan lewat sidang kasasi yang digelar secara tertutup, Selasa (8/8/2023).

Ada lima Hakim Agung dalam sidang kasasi tersebut. Namun dua hakim diantaranya tetap berpendapat Ferdy Sambo harus dihukum mati.

Salah satu dari dua hakim tersebut ialah Desnayeti selaku anggota II majelis hakim.

Diketahui, sosok Hakim Agung perempuan tersebut dilantik menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.16/P tahun 2013.

Sebelum menjadi Hakim Agung, perempuan kelahiran Bukittinggi, 30 Desember 1954 itu mengawali karirnya sebagai staf Pengadilan Negeri Padang Panjang pada 1 Maret 1980. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1984, beliau menjadi Calon Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Setelah 3 tahun menjadi Calon Hakim, akhirnya pada tanggal 4 Juli 1987, beliau diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Sebagai Hakim Tingkat Pertama, Desnayeti kemudian dimutasi ke Pengadilan Negeri Pariaman (1990) dan Pengadilan Negeri Padang (1996).

Setelah itu, beliau diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang (2003), Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo (2005).

Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2007, beliau diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak.

Sebagai Hakim Tinggi, beliau juga pernah menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang (2009) dan Pengadilan Tinggi Pekan Baru (2011).

Lulusan Sarjana Hukum Universitas Andalas tahun 1981. Beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjana di bidang Ilmu Hukum Pidana di Universitas yg sama dan meraih gelar master pada tahun 2008. Setelah itu, mengambil gelar Doktor di bidang yang sama di Universitas Jayabaya tahun 2019.

Sebagai Hakim Agung agung spesialis perkara pidana, prinsip Desnayeti tidak bersifat tebang pilih dan tidak pandang bulu.

Menurutnya, seorang hakim harus menjaga integritas dan independensinya, sehingga tidak mengenal pengaruh politik atau memandang siapa di balik suatu perkara.(Humas Mahkamah Agung).