Setelah UGM dan UII, Besok Giliran Unand Ingatkan Jokowi, Minta Presiden Segera Sadar

KATASUMBAR – Setelah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, besok giliran Universitas Andalas yang memberi peringatan pada Presiden Jokowi.

Peringatan tersebut terhimpun dalam gerakan manifesto penyelamatan bangsa, yang diisi oleh dosen dan mahasiswa Unand.

Menurut perwakilan gerakan, Hary Efendi, penyampaian isi manifesto digelar di Convention Hall Unand, pukul 14:00 WIB, Jumat (2/2).

Ia mengatakan, gerakan tersebut lahir dari keresahan bersama lingkungan akademik atas situasi politik baru-baru ini.

Tapi bagi dia, manifesto tidak hanya soal situasi politik saja, tapi merupakan respon atas masalah-masalah yang dialami negara dalam setahun belakangan.

“Ini bentuk keprihatinan kami, dan itu sudah muncul setahun sebelumnya, jauh sebelum memasuki agenda politik.”

“Tapi ini tidak hanya tentang agenda pemilu saja, melainkan banyak aspek,” katanya pada Katasumbar, Kamis (1/2) malam WIB.

Ia menjelaskan, aspek yang dia maksu tersebut adalah tentang isu kapitalisasi dunia pendidikan, kasus-kasus hukum dan masalah lainnya.

“Aspek lain seperti ekonomi, yang kini makin terasa meminggirkan ekonomi lokal. Ditambah politik-hukum.”

“Di saat agenda negara sedang memasuki proses Pemilu, banyak hal, agenda dan kebijakan, termasuk kehadiran dan pelibatan publik yang kian terbatas dalam pengambilan kebijakan,” bebernya.

Kondisi demikian sebut dia, diperburuk oleh pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye.

“Ditambah dengan pernyataan Presiden yang membuat gaduh, termasuk soal Presiden boleh berkampanye. Jadi situasinya sudah mengkristal,” ujar dia.

Dengan situasi seperti itu, ia menyebut, Presiden sebagai pucuk pimpinan harus segera sadar.

“Pemerintah (Jokowi) harus sadar, bagaimana alat negara betul-betul menjalankan amanat sesuai koridornya.”

“Tapi manifesto ini tidak hanya untuk Presiden saja, tapi juga untuk legislatif, dan lembaga yudikatif,” tukas Hary.

Jangan sampai kata dia, konflik-konflik yang muncul hari ini merusak peradaban dan kesejahteraan rakyat di masa depan.

“Sebab jika prosesnya sudah dimulai dengan catatan yang buruk. Hasilnya tentu akan buruk.”

“Maka kami mendorong agar proses pemilu berjalan adil, dan tidak merugikan rakyat,” pungkasnya.(*)