Selesaikan Masalah Tambang Galian C di Solok, Epyardi Bakal Duduk Bareng Mahyeldi

KATASUMBAR – Masalah tambang Galian C yang menjadi penyebab kerusakan jalan di Kabupaten Solok kian meruncing.

Usai perang klaim dan tudingan antara Pemkab Solok dengan Pemprov Sumbar, kini sejumlah informasi baru pun mulai terungkap.

Salah satunya adalah keberadaan tambang milik rakyat di lokasi yang sama, dan aliran air yang tidak tertata sehingga merusak jalan.

Hal itu diungkapkan politisi Partai Amanat Nasional itu saat mengunjungi lokasi tambang tersebut.

Dengan temuan demikian, Epyardi pun akan mengundang pelaku usaha (tambang) dan warga, dinas provinsi, termasuk Gubernur Mahyeldi, lalu balai jalan mewakili kementerian PUPR.

Pertemuan ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat terkait tambang tersebut.

“Semua ada solusinya kalau kita duduk bersama. Kami akan surati semua dengan tembusan ke menteri terkait.”

“Sehingga pelaku usaha terutama rakyat kami yang mencari hidup atau makan tidak terganggu.”

“Saya tahu warga saya yang tambang rakyat itu hanya bekerja mencari hidup, bukan untuk mencari kaya.”

“Kami juga wajib melindungi warga kami yang mencari makan. Dan tentunya jalan nasional juga tidak rusak,” jelasnya.

Saling Tuding

Sebelumnya diketahui kerusakan jalan di kawasan Air Dingin, Kabupaten Solok menjadi perhatian banyak orang. Bahkan LBH Padang menerbitkan somasi pada pemerintah.

Somasi dilayangkan LBH Padang pada Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Solok. Keduanya diminta untuk segera memperbaiki ruas jalan itu.

Namun setelah mendapat somasi, kedua lembaga pemerintah tersebut malah saling lempar tudingan. Bupati Solok, Epyardi Asda khususnya.

Ia mengatakan bahwa kerusakan ruas jalan tersebut akibat penerbitan izin tambang Galian C yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar.

“Yang rusak jalannya jalan nasional, tapi yang disalahkan selalu Bupati Solok.”

“Kami tidak punya kewenangan untuk melakukan pembenahan di jalan nasional,” katanya dikutip dari sebuah unggahan di media sosial.

Secara spesifik ia menjelaskan, Pemkab Solok harusnya memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin. Namun Epy mengaku pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi izin.

“Walaupun perizinan dari Provinsi, tapi seharusnya ada rekomendasi dari kami. Sebab ini kebanyakan, semua tambang ini tanpa melalui prosedur rekomendasi dari kami di Solok.”

“Tahu-tahu ujug-ujug udah keluar aja dari Provinsi. Provinsi langsung keluarkan izinnya,” jelasnya.

Mendapati tudingan demikian, Pemprov Sumbar pun merespon dengan tegas, melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar, Herry Martinus.

Ia mengatakan telah ada kesepakatan dengan Pemprov Sumbar, bahwa Pemkab Solok akan mencari jalan keluar atau yang akan menghentikan aktivitas tambang liar ini.

Hal itu tentunya, kata dia, dilakukan dengan dukungan dari Pemprov Sumbar. Kesekapatan itu lahir dalam kunjungan dan rapat bersama Gubernur Sumbar lada 25 dan 28 Maret lalu.

“Untuk tambang liar ini, sebenarnya ada beberapa titik di sepanjang jalan Air Dingin.”

“Disepakati bahwa Pemkab Solok yang akan mencari jalan keluar atau yang akan menghentikan aktivitas tambang liar ini.”

“Dengan didukung oleh Pemprov Sumbar tentu saja,” tuturnya.

Apalagi sebut dia, dari tiga perusahaan tambang Galian C di lokasi, ada satu perusahaan yaitu PT Sirtu Air Dingin yang mengantongi izin lingkungan dari Pemkab Solok.(*)