Sebanyak 206 Nagari di Sumbar Masuk Kategori Bahaya dan Waspada Narkoba, Ini Kata Kepala BNNP

KATASUMBAR- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar) memetakan 206 desa dan nagari yang masuk kategori bahaya dan waspada penyalahgunaan narkoba dari total 1.035 desa dan nagari di Sumbar.

Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, mengatakan data tersebut tercantum dalam Indonesia Drug Report 2026. Menurutnya, kondisi itu membutuhkan intervensi melalui program pencegahan yang melibatkan berbagai pihak.

“Dari data yang sudah kami petakan, ada 206 yang dikategorikan bahaya dan waspada. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Harus ada intervensi di sana,” ungkapnya, Selasa (27/10/2026).

Ia mengakui keterbatasan anggaran dan sumber daya membuat BNNP Sumbar perlu memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah.

Salah satu upaya yang disiapkan ialah menyinergikan program Kampung Bebas Narkoba dengan Desa Bersinar (Bersih Narkoba), termasuk kelurahan dan nagari bersinar.

Program tersebut akan diisi dengan kegiatan nyata, seperti pembentukan relawan antinarkotika, penggiat antinarkoba, serta agen pemulihan. BNNP Sumbar juga mendorong pencegahan melalui dunia pendidikan dan ketahanan keluarga.

Ia menyebutkan, edukasi antinarkoba perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan sasaran usia. Bagi anak usia dini, misalnya, materi dapat disampaikan melalui pembiasaan hidup sehat dan kegiatan edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

BNNP Sumbar juga mengembangkan Integrasi Kurikulum Antinarkotika (IKAN) agar edukasi pencegahan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan diarahkan ke daerah yang masuk kategori rawan. Salah satu intervensi dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan melatih pemuda di salah satu nagari agar memiliki keterampilan dan kegiatan produktif.

Menurut Toton, pemberdayaan tersebut diharapkan dapat membantu melindungi generasi muda dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Masyarakat juga didorong berperan aktif dalam deteksi dini.

“Kampanye antinarkoba ini harus terus-menerus, tanpa henti. Kita juga berharap program pencegahan menyasar dunia pendidikan karena anak-anak muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya pencegahan, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberantasan harus berjalan beriringan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar intervensi di desa dan nagari rawan narkoba memberikan hasil nyata.

“Tentu di sini, kita harapkan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, seperti pemerintah daerah dan juga masyarakat,” ujarnya.