Ketua Peradi Padang Soroti Dugaan Kekerasan PJU Polda Sumbar terhadap Sopir di Padang, Minta Kapolda Bertindak Tegas

KATASUMBAR- Tindakan kekerasan yang diduga dilakukan seorang pejabat utama (PJU) Polda Sumbar terhadap seorang sopir di Padang mendapat sorotan dari Ketua DPC Peradi Padang, Miko Kamal, PhD.

Miko menilai, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum, jika terbukti, merupakan perbuatan tidak terpuji dan tidak seharusnya terjadi dengan alasan apapun.

“Sebagai seorang pejabat polisi, seharusnya yang bersangkutan memberikan contoh baik kepada masyarakat, bukan mempertontonkan kekerasan di ruang publik,” ungkap Wakil Rektor III Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) tersebut pada Katasumbar, Sabtu (8/8/2026).

Menurutnya, Kapolda Sumbar sebagai pimpinan harus memastikan persoalan tersebut diproses secara internal maupun melalui jalur hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Miko menyebut, kasus tersebut menjadi ujian bagi institusi kepolisian di tengah sorotan publik terhadap perilaku aparat penegak hukum.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kasus yang pernah menimpa mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

“Tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi yang digaji dari uang rakyat untuk menyakiti hati rakyat melalui tindakan kekerasan,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat sipil memiliki peran untuk mengawasi proses penanganan kasus tersebut.

Ia berharap proses terhadap pejabat yang diduga terlibat dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Masyarakat sipil harus mengawasi kasus ini sampai dijalankan dan diputusnya proses terhadap yang bersangkutan,” terangnya.

Sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang pria diduga mirip Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumbar, Kombes Pol. Teddy Fanani, tengah terlibat dalam perselisihan dengan seorang pengendara mobil di Padang.

Identitas pria dalam video tersebut serta kronologi lengkap kejadian masih menjadi perhatian publik. Pihak Polda sudah memberikan keterangan dan sudah dalam penanganan Bidang Propam Polda Sumbar.