Ini Pemicu Aksi Warga Air Bangis Hingga Berhari-Hari di Padang Versi Polda Sumbar

KATASUMBAR – Polda Sumbar sudah mengantongi sejumlah pihak yang mendalangi aksi demo ribuan warga Air Bangis di depan Kantor Gubernur beberapa waktu lalu.

Demo ini dilakukan oleh masyarakat Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sei Beremas, Pasaman Barat.

Adapun aksi tersebut mereka lakukan untuk menolak rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah tersebut.

Dari hasil investigasi kepolisian, setidaknya ada 8 orang yang menjadi dalang aksi yang terjadi selama berhari-hari itu.

Keterlibatan 8 orang dalang ini diungkapkan oleh Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono. Ia menyebut mereka semua adalah pemilik lahan.

“Ada yang memiliki lahan tujuh puluh hektar, dua puluh hektar, lima belas hektar dan sepuluh hektar dan yang paling kecil itu tujuh hektar,” katanya pada wartawan, Jumat (11/8).

Ia menjelaskan, langkah demonstrasi itu dilakukan karena mereka takut akan isu Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka beranggapan, jika PSN itu jadi pasti tanahnya akan disita oleh negara.

“Siapa yang bilang? PSN masih diusulkan belum terjadi apa-apa. Terkait kawasan hutan, Sejak 1921 sudah menjadi kawasan hutan yang itu dilindungi.”

“Disitu ada atas nama negara, ada koperasi resmi, undang-undangnya jelas, nomor perizinannya jelas dari pusat, pemprov dan pemkab,” jelas jenderal bintang dua itu.

Menurutnya, selama ini negara sudah memberikan keluluasaan pada masyarakat untuk memanen hasil sawit disana, lantaran memang kawasan itu sudah diklaim sejak tahun 1975 dan 1985 silam.

“Yang penting, siapa yang bekerja di lahan milik negara itu silahkan saja.”

“Kemudian hasilnya dijual ke koperasi dengan perjanjian 70 persen untuk petani dan 30 persen menjadi milik koperasi. Aman,” papar dia.

Tapi, seiring berjalan waktu, ada pihak yang melarang masyarakat menjual hasil sawitnya ke koperasi. Dengan dalih, pihak ini sudah membooking hasil sawit warga dan telah membayarnya di awal.

“Kami akan menangkap semua pengepul itu, akan menangkap semua orang yang melakukan hambatan untuk kepentingan pribadi,” ujar Suharyono.

Permasalahan lain terjadi ketika ada pihak luar-sebut Kapolda, yang mengompori usulan PSN tersebut. Sehingga muncul penolakan oleh banyak pihak. Termasuk warga Air Bangis sendiri.

“Semua sudah setuju, tetapi yang membuat ribut ini masyarakat pendatang, masyarakat setempat Air Bangis juga ada yang menolak.”

“Karena pemilik lahan yang spektakuler itu bukan masyarakat Air Bangis, bukan masyarakat Pasaman Barat, mereka pendatang dari lain provinsi,” pungkasnya.(*)