Heboh Mobnas Baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Ini Kata Irwan Prayitno

KATASUMBAR – Mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno angkat bicara terkait pembelian mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Ia menjelaskan, sebetulnya tidak ingin berkomentar terkait apa yang terjadi di Pemda Propinsi Sumbar akhir-akhir ini.

“Apalagi Gubernurnya satu partai dengan saya, karena tak elok. Toh saya bisa langsung menghubungi Buya Gubernur,” katanya melalui pesan WhatsApp, Selasa (17/8/2021).

Namun, pria yang lebih akrab disapa IP tergelitik dengan pernyataan Wagub Audy Joinaldy terkait mobil dinas yang dianggarkan Gubernur sebelumnya.

“Maka saya tergelitik juga berkomentar sedikit saja,” kata dia

Ia menyebutkan, di PP no 109 tahun 2000 pasal 7 (1) berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.

Kendaraan dinas adalah hak bagi kepala daerah dan wakilnya. Maka wajib dianggarkan. DPRD pasti setuju karena ini aturan bahkan saat pembahasan RAPBD 2021 lalu, yang bersemangat menganggarkan kendaraan dinas ini dari banyak partai, karena bisa jadi kawan se partainya yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya.

Setelah ketok palu di DPRD dan teranggarkan. Maka terserah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membeli atau memakainya,” ujarnya.

“Namanya hak, bisa saja ditolak. Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal yaitu anggaran perubahan atau di zaman Covid-19 ini ada refocusing anggaran,” sambungnya.

Ia menceritakan, sewaktu jadi Gubernur di tahun 2010 sempat menolak anggaran kendaraan dinas dan akhirnya memakai mobil pribadi termasuk istri Gubernur.

“Saya pun menolak pembangunan rumah dinas Gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik bisnis klas. Tentu banyak juga hak Gubernur yang ditolak,” tegasnya.

“Jadi, janganlah Gubernur sebelumnya disalahkan dalam menganggarkan. Coba kita balik berpikirnya. Apa yang terjadi kalau Pemda dan DPRD tidak menganggarkan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Tentu muncul lagi polemik dan masalah baru,” pungkasnya kemudian.