Harga Pangan Jadi Perhatian, BI dan Bulog Gelar Gerakan Pangan Murah di Sumbar

KATASUMBAR – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Perum Bulog memperkuat Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah daerah sebagai upaya menjaga pasokan sekaligus mengendalikan harga pangan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan, rangkaian GPM dimulai Jumat (11/9/2026) di Pasar Raya Padang. Kegiatan tersebut selanjutnya digelar di sejumlah kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Menurutnya, GPM merupakan bagian dari sinergi pengendalian inflasi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bentuk sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan Perum Bulog dalam mendukung keterjangkauan harga serta akses masyarakat terhadap komoditas pangan,” katanya.

Ia menjelaskan, GPM di Pasar Raya Padang dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 14 September 2026. Kegiatan juga digelar pada 13 September saat Car Free Day Kota Padang dan 15 September di Pasar Nanggalo.

Rangkaian GPM kemudian berlanjut pada 22 September di Pasar Tradisional Kabupaten Pasaman Barat, 24-25 September di Pasar Atas Kota Bukittinggi, serta 28-29 September 2026 di Pasar Tradisional Kabupaten Dharmasraya.

Di setiap lokasi, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan strategis yang disediakan Perum Bulog Sumatera Barat.

Selain penjualan pangan, kegiatan tersebut juga dipadukan dengan layanan penukaran uang Rupiah, edukasi pembayaran digital menggunakan QRIS, serta edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

“Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan aneka souvenir termasuk komoditas hortikultura cabai merah dan bawang merah,” ujarnya.

Majid mengatakan, pelaksanaan GPM mempertimbangkan perkembangan harga pangan di Sumatera Barat. Pada Agustus 2026, seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah IHK di Sumbar mengalami inflasi bulanan.

Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,46 persen secara month-to-month (mtm), disusul Kota Bukittinggi sebesar 0,20 persen, Kabupaten Dharmasraya 0,11 persen, dan Kota Padang 0,10 persen.

“Perkembangan tersebut perlu direspons cepat, termasuk melalui koordinasi pasokan dan distribusi pangan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menyebut sejumlah komoditas yang menjadi perhatian dalam pengendalian harga, yakni cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

Sementara itu, berdasarkan koordinasi dengan Perum Bulog Sumatera Barat, ketersediaan beras, minyak goreng, dan gula pasir dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan GPM.

Selain memperkuat akses masyarakat terhadap bahan pangan, GPM juga menjadi sarana edukasi transaksi nontunai melalui QRIS serta pemahaman mengenai cara mengenali dan merawat Rupiah.