Dari Kubang Putih ke Panyalaian, Kenapa Penolakan Trase Tol Sicincin – Bukittinggi Terus Muncul?

KATASUMBAR — Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi kembali mendapat penolakan dari masyarakat. Terbaru, keberatan datang dari warga Jorong Pasa Rabaa dan Sawah Parik, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Penolakan itu disampaikan melalui spanduk yang dipasang di tepi jalan nasional Padang Panjang-Bukittinggi. Pesannya tegas, yakni “Menolak Trase Tol Melewati Kampung Kami.”

Munculnya penolakan tersebut menimbulkan pertanyaan: mengapa keberatan terhadap trase tol masih muncul, padahal pemerintah telah melakukan perubahan rute dan berulang kali melakukan sosialisasi?

Salah satu jawabannya adalah karena trase yang dibahas saat ini masih bersentuhan langsung dengan wilayah masyarakat.

Pemerintah sebelumnya melakukan evaluasi terhadap rencana trase. Salah satu perubahan penting adalah tidak lagi melewatkan jalur tol melalui kawasan Kubang Putih. Dalam rancangan terbaru, kawasan Eks Pasar Amor di Kabupaten Agam direncanakan menjadi lokasi exit tol.

Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan di seluruh wilayah.

Ruas yang menghubungkan Padang Panjang hingga Eks Pasar Amor masih dalam proses pembahasan dan sosialisasi. Pemerintah bahkan berencana memperluas sosialisasi hingga tingkat jorong karena trase tersebut bersinggungan dengan wilayah Padang Panjang, Tanah Datar dan Agam.

Bukan Sekadar Soal Setuju atau Tidak Setuju Tol

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Editiawarman sebelumnya mengingatkan bahwa sosialisasi tidak cukup dilakukan hanya di tingkat kabupaten atau kecamatan.

Menurutnya, masyarakat di tingkat nagari dan jorong perlu mendapatkan penjelasan langsung mengenai jalur yang akan dibangun serta dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Hal itu penting karena gambar atau peta trase bisa dipahami berbeda oleh masyarakat. Apalagi pembangunan jalan tol menyangkut permukiman, tanah masyarakat, tanah ulayat hingga akses warga setelah jalan tol dibangun.

“Kalau seandainya nanti bisa terwujud, tim exit tol dengan bypass bisa ketemu dengan anak Nagari Batu Palano, jelaskan apa dampak jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” kata Editiawarman.

Artinya, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai pembangunan jalan tol atau tidak, tetapi bagaimana jalur tersebut melewati wilayah masyarakat dan apa konsekuensinya bagi warga yang berada di sepanjang trase.

Trase Berubah, Kekhawatiran Bisa Bergeser

Perubahan trase sebelumnya dilakukan setelah pemerintah mempertimbangkan keberadaan permukiman masyarakat.

Untuk kawasan Agam, misalnya, pemerintah membahas akses dari kawasan Eks Pasar Amor menuju Simpang Taluak melalui jalur bypass. Jalur sekitar 6 hingga 6,5 kilometer tersebut direncanakan sebagai akses pendukung dan bukan bagian dari jalan tol utama.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mencoba memisahkan fungsi jalan tol dengan akses masyarakat.

Namun, ketika jalur alternatif dibahas, wilayah lain yang berada di koridor trase juga perlu mendapatkan penjelasan. Karena itu, keberatan yang muncul di Panyalaian dapat dilihat sebagai bagian dari proses pencarian trase yang dianggap paling sesuai, bukan persoalan yang berdiri sendiri.

Mengapa Sosialisasi Menjadi Kunci?

Pemerintah Sumatera Barat sebelumnya menyatakan sosialisasi akan dilakukan hingga tingkat jorong.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumbar, Ahdiyarsyah, mengatakan pemerintah akan turun langsung menemui masyarakat di daerah yang terdampak pembangunan. Penetapan trase akan dilakukan setelah pembahasan dengan masyarakat di wilayah yang dilalui rencana pembangunan.

Langkah ini menjadi penting karena setiap perubahan trase berpotensi memunculkan wilayah terdampak baru.

Dengan demikian, masih adanya penolakan terhadap Tol Sicincin-Bukittinggi tidak otomatis berarti seluruh masyarakat menolak pembangunan tol.

Yang terlihat di lapangan adalah adanya warga di sejumlah lokasi yang belum menerima atau belum memahami rencana trase yang akan melewati wilayah mereka, sekaligus memiliki kekhawatiran terhadap dampak pembangunan terhadap kampung, tanah dan akses kehidupan mereka.

Karena itu, tantangan pemerintah berikutnya bukan hanya menentukan jalur secara teknis, tetapi memastikan masyarakat yang berada di sepanjang koridor trase mengetahui secara jelas di mana jalan dibangun, lahan apa yang terdampak, bagaimana akses warga setelah pembangunan, serta apa manfaat dan konsekuensi yang akan mereka hadapi.

Selama pertanyaan-pertanyaan tersebut belum sepenuhnya terjawab di tingkat nagari dan jorong, keberatan terhadap trase masih berpotensi muncul di wilayah lain.

Rencana Tol Sicincin-Bukittinggi sendiri terus masuk dalam tahapan perencanaan dan pembahasan. Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan survei bersama trase serta menyiapkan proses sosialisasi dan identifikasi lahan terdampak.