Andre Rosiade Hadiri Diskusi BEM Unand, Tanggapi Kritik Mahasiswa Soal MBG hingga Infrastruktur

KATASUMBAR- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri diskusi publik yang digelar BEM KM Universitas Andalas (Unand), Kamis (9/4/2026). Forum bertema “Menguliti Narasi Keberhasilan Pemerintah Pusat di Tengah Krisis Daerah” ini menjadi ruang terbuka antara mahasiswa dan pemerintah.

Andre menyebut kehadirannya sebagai bentuk komitmen mendengar langsung aspirasi mahasiswa. Ia mengaku memahami dinamika gerakan kampus karena pernah menjadi Presiden Mahasiswa. “Kritik harus pakai data dan fakta, bukan sekadar narasi,” ungkap Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.

Dalam kesempatan itu, Andre memaparkan sejumlah program di Unand, termasuk pembangunan gedung serbaguna dari dana CSR Pertamina hampir Rp9 miliar yang ditargetkan rampung Juni 2026. Ia juga menyinggung rencana pembangunan jogging track serta upaya menyelesaikan persoalan KIP mahasiswa nonaktif dengan berkoordinasi langsung ke Menteri Pendidikan.

Terkait kritik program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Andre menilai program tersebut penting untuk menekan stunting di Sumbar. Ia menyebut perputaran anggaran MBG di daerah mencapai Rp10-12 triliun, dengan sebagian besar dinikmati masyarakat lokal dan UMKM.

Selain itu, Andre juga memaparkan rencana pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi dan reaktivasi jalur kereta api. Ia turut menyinggung percepatan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di Batang Anai.

Menanggapi kritik keras mahasiswa, Andre mengingatkan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat. Ia menilai penggunaan istilah tertentu terhadap presiden tidak pantas, meski kebebasan berpendapat dijamin.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa KM Unand Shabbarin Syakur menegaskan kritik yang disampaikan berbasis kajian lapangan. Ia menilai implementasi MBG masih perlu evaluasi, terutama soal transparansi dan pelibatan pelaku lokal.

Diskusi juga menghadirkan sejumlah akademisi yang menekankan pentingnya pengawasan, akurasi data, serta sinergi kebijakan pusat dan kebutuhan daerah.

Forum ini menegaskan pentingnya dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah dalam mengawal pembangunan di Sumatera Barat. (*)