Andre Rosiade Beberkan Dampak Jika Tol Sicincin – Bukittinggi Berhasil Dibangun

KATASUMBAR – Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menegaskan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi senilai Rp29 triliun merupakan proyek strategis yang akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu pelaksanaan proyek tersebut.

Menurut Andre, kehadiran ruas tol Sicincin–Bukittinggi akan melengkapi konektivitas Tol Pekanbaru–Padang sehingga arus barang, jasa, dan orang antara Sumatera Barat dan Riau menjadi lebih cepat dan efisien.

“Proyek Tol Sicincin menuju Bukittinggi dengan nilai Rp29 triliun ini sangat menguntungkan Sumbar. Hasil pertanian akan lebih mudah dipasarkan ke Riau, sementara wisatawan dari Riau akan semakin mudah datang ke Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang dan daerah lainnya,” kata Andre.

Ia menilai sektor pertanian akan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, distribusi hasil pertanian dari sentra produksi di Sumatera Barat menuju pasar di Riau diperkirakan menjadi lebih efisien sehingga dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk petani.

Selain itu, pembangunan jalan tol juga diyakini akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Akses yang semakin mudah dari Provinsi Riau diperkirakan meningkatkan kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi unggulan di Sumatera Barat, seperti Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, hingga daerah lainnya.

Andre meminta seluruh persoalan pembebasan lahan dapat diselesaikan secara cepat dan arif. Ia menegaskan pemerintah menerapkan prinsip ganti untung, bukan ganti rugi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan hak atas tanahnya.

Menurutnya, tantangan yang kerap muncul di Sumatera Barat bukan pada penetapan nilai penggantian lahan, melainkan persoalan pembagian tanah ulayat setelah nilai ganti untung disepakati. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, wali nagari, kepala jorong, tokoh adat, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengantisipasi potensi konflik tersebut sejak dini.

“Jangan sampai pembangunan berhenti karena persoalan pembagian internal. Yang penting harga sudah disepakati, proyek harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Andre juga meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Barat menunjukkan komitmen dalam mendukung proyek strategis nasional tersebut.

“Kita butuh hasil, bukan gimik atau konten. Semua kepala daerah harus turun ke lapangan menyelesaikan persoalan bersama masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, rencana pembangunan ruas Tol Sicincin–Bukittinggi hingga kini masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat di sejumlah wilayah yang dilintasi rencana trase jalan tol. Penolakan tersebut umumnya berkaitan dengan keberadaan tanah ulayat dan kekhawatiran terhadap dampak sosial maupun budaya.

Hingga saat ini belum ada langkah atau keputusan baru dari pemerintah terkait penyelesaian penolakan tersebut. Proses komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan agar proyek strategis tersebut dapat berjalan sesuai rencana.